Muncul Desakan Dana Covid-19 Sebesar Rp 7 M Lebih Jangan Dilaksanakan, Anggota DPRD Ungkap Alasannya
Tim medis menggunakan APD lengkap, saat menjalankan tugas di tengah pandemi Covid-19. APD umumnya sekali pakai, sehingga menyedot anggaran cukup besar.
Tim medis menggunakan APD lengkap, saat menjalankan tugas di tengah pandemi Covid-19. APD umumnya sekali pakai, sehingga menyedot anggaran cukup besar.

Rembang – Anggaran untuk pinjaman lunak sebesar Rp 7,3 Milyar, dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah selama masa pandemi Covid-19 diminta tidak dilaksanakan, karena muncul kekhawatiran rawan macet.

Gunasih, anggota Komisi II DPRD Rembang menyampaikan masalah tersebut, Kamis siang (30 Juli 2020). Menurutnya, anggaran yang ditangani oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM itu perlu dikaji ulang, mengingat lesunya perekonomian akibat Covid-19. Gunasih membandingkan bank-bank umum saja melakukan keringanan angsuran, tapi Pemkab justru menyalurkan pinjaman.

“Saat rapat pembahasan dengan Komisi II, sudah kita rekomendasikan untuk tidak dilaksanakan saja. Kita khawatir macet, karena ini bukan persoalan mereka nggak bisa buat barang atau kurang modal. Tapi di mana-mana pasar lesu, nggak ada yang beli, “ ujarnya.

Gunasih juga menyoroti dana sosialisasi dan edukasi Covid-19 sekira Rp 100 Jutaan, karena mestinya sosialisasi dilaksanakan dulu-dulu. Tidak tepat kalau baru berlangsung sekarang.

“Ini Covid kan sudah bulan ke lima, saya kira masyarakat nggak perlu sosialisasi lagi. Mereka sudah paham, sudah mengerti lah, “ imbuhnya.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat dari Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke ini menyarankan alokasi dana semacam itu, lebih baik dialihkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, yang anggarannya akan habis bulan Desember mendatang. Misalnya memenuhi alat pelindung diri (APD), masker maupun hand sanitizer.

Alternatif lain, dimasukkan ke dana tak tersangka yang sudah habis terpakai, sehingga ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, Pemkab tinggal mengambil.

“Kita nggak berharap Covid-19 terus berlanjut. Tapi kalau-kalau terjadi ledakan penderita, Pemkab mau ambil anggaran dari mana. Kan mendingan dana tak tersangka diisi. Kalau nggak ada bencana, biasanya diisi Rp 1 M. Jika sampai Desember nggak kepakai, nggak apa-apa kan bisa digunakan untuk tahun berikutnya, “ pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Rembang, Akhsanudin memastikan program kegiatan dengan anggaran Rp 7,3 Milyar tetap akan dijalankan sesuai rencana awal, guna meringankan beban pelaku usaha.

“Sebenarnya kita sudah siap, cuman kemarin itu pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) nya tertunda, karena pak PJ Sekda menjalani isolasi. Kita nunggu akhirnya, “ tuturnya.

Akhsanudin memperinci dana Rp 7,3 M meliputi dua kegiatan. Pertama, pinjaman lunak bagi pengusaha logistik pangan senilai Rp 2,3 M akan disalurkan melalui Bank Rembang. Kedua, pinjaman lunak bagi usaha mikro Rp 5 M akan disalurkan lewat BPR BKK Lasem.

“Mohon bersabar, karena petunjuk teknis harus detail. Pembahasan ini nunggu pak Muallif, Asisten Pemerintahan sekaligus PJ Sekda, “ imbuh Akhsanudin.

Ia menyebut kalau bulan Agustus selesai pembahasan, diharapkan akhir Agustus atau awal bulan September mendatang, kucuran pinjaman lunak ini dapat disalurkan. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan