DPU Usulkan Jalur Lingkar Jadi Jalan Nasional, Harus Ada Konsekuensi Yang Ditanggung
Parahnya kerusakan jalan lingkar Tireman – Gedangan, dicek oleh Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan & Supriyadi Eko Praptomo, Senin (06/01).
Parahnya kerusakan jalan lingkar Tireman – Gedangan, dicek oleh Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan & Supriyadi Eko Praptomo, Senin (06/01).

Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang mengusulkan supaya jalan lingkar dari pertigaan Tireman sampai dengan perempatan Galonan, yang statusnya semula jalan kabupaten bisa berubah menjadi jalan nasional dan ditangani oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemkab Rembang, Sugiharto menjelaskan usulan tersebut beberapa kali disampaikan dalam forum rapat dengan Dinas Bina Marga Jawa Tengah. Usulan jalan lingkar Tireman – Galonan, sebagai jalan nasional sebenarnya dapat langsung disetujui. Tapi konsekuensinya, jalan dalam kota Rembang dari Tugu Adipura sampai batas kota yang semula jalan nasional, dikembalikan menjadi jalan kabupaten.

“Jadi kalau jalan lingkar ingin jadi jalan nasional, ada konsekuensi yang harus ditanggung, jalan dari Tugu Adipura ke selatan nggak jadi jalan nasional, tapi berganti jadi jalan kabupaten, ” terang Sugiharto.

Langkah itu sama seperti yang diterapkan kepada daerah-daerah lain se Jawa Tengah, jalan di dalam kota yang semula kewenangan pemerintah pusat, kembali lagi menjadi ranah Pemerintah Kabupaten.

Namun Sugiharto tetap berusaha agar dua ruas jalan, Tireman-Galonan maupun Tugu Adipura-Batas Kota Rembang, sama-sama menjadi jalan nasional. Mengingat, sering digunakan untuk perlintasan truk-truk besar milik PT. Semen Gresik dan Blok Cepu yang termasuk proyek strategis pemerintah. Keputusannya nanti seperti apa, tinggal menunggu kepastian dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

“Saya tetap ngotot memperjuangkan supaya jalan lingkar dan jalan Tugu Adipura ke selatan masuk jalan nasional. Nggak dikorbankan salah satu. Soalnya ada pertimbangan-pertimbangan, mobilitas kendaraan yang lewat jalur tersebut, ” imbuhnya.

Pejabat warga Desa Kabongan Kidul, Rembang ini berharap apabila jalan lingkar disetujui sebagai jalan nasional, penanganannya akan lebih komprehensif, karena ditopang anggaran besar. Ia mencontohkan peningkatan jalan dari Tugu Adipura sampai batas Blora, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sampai Rp 135 Milyar. Kalau dihitung nominalnya, dana tersebut lebih besar ketimbang anggaran DPU Kab. Rembang selama satu tahun.

“Apabila ditangani pusat, harapan kami biar lebih baik. Soalnya anggaran di sana sangat banyak. Berbeda dengan anggaran di kabupaten, ” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan dan Supriyadi Eko Praptomo, Senin pagi (06 Januari 2020) tampak terjun langsung mengecek kerusakan jalan lingkar. Supriyadi Eko Praptomo mengaku pihaknya menerima keluhan dari masyarakat, bahwa tiap pagi akses jalan ramai dilalui anak-anak sekolah.

Pakaian mereka sering basah kuyup terkena air, akibat cipratan kendaraan yang melintas. Terpaksa pelajar harus kembali pulang, untuk berganti seragam sekolah. Supriyadi mendorong agar jalan rusak lekas ditangani secara darurat dulu.

“Tadi saya juga dialog dengan pak sopir, mereka bilangnya susah kalau seperti ini terus pak. Karena kondisinya memprihatinkan, kita ingin DPU turun tangan, “ tandasnya.

Sebelumnya, jalan lingkar antara Tireman – Perempatan Galonan ditanami pohon oleh warga, karena kondisinya rusak parah. Mereka mendesak Pemkab Rembang segera melakukan penanganan darurat. Di media sosial kerusakan jalan di ruas itu diplesetkan oleh warganet menjadi kawasan wisata Jeglongan Sewu. Pihak DPU Dan Penataan Ruang sudah menjanjikan untuk melakukan pengurukan lubang-lubang jalan pada pekan ini. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan