Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz menunda penandatanganan surat keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menuai protes masyarakat, karena diduga melanggar aturan saat pembentukan.
Rembang – Bupati dan Wakil Bupati Rembang petahana, Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto tidak bisa seenaknya memutasi pejabat, pada rentang waktu antara tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan 08 Januari 2021. Bahkan jika dilanggar tanpa mengantongi izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri, pasangan petahana bisa terancam hukuman pidana penjara.
Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar.
