Rembang – Masih banyaknya menu makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Rembang yang tidak dikonsumsi secara maksimal oleh penerima manfaat, memicu keprihatinan.
Apalagi program tersebut di tingkat nasional telah menyedot anggaran negara sangat besar, dari Rp 335 Triliun, belakangan dipangkas menjadi Rp 268 Triliun pada tahun 2026 ini.
Penelusuran Reporter R2B dalam kurun waktu sebulan terakhir di beberapa lokasi menemukan, nasi dan menu MBG dibuang, menumpuk di pojok sekolah.
Ada pula menu MBG yang tidak dimakan siswa, kemudian dikumpulkan dan dibawa pulang oleh bapak/ibu guru, supaya tidak mubadzir.
“Kalau nasi lauknya masih utuh dan kondisinya layak ya saya bagi-bagikan ke tetangga. Tapi kalau nasi sama lauk sudah nggak layak ya, buat pakan ayam. Jadi guyonan semenjak ada MBG, banyak guru memiliki sampingan menggeluti usaha ternak ayam di rumah, itu benar adanya mas. Nggak sekadar isyu saja,” ujar seorang guru yang enggan disebutkan namanya.
Dihubungi terpisah, seorang kepala sekolah mengakui menu MBG yang masih banyak terbuang, sudah menjadi pemandangan biasa di sekolahnya.
Padahal pembagian MBG, baru berjalan beberapa bulan. Faktor tertinggi, karena alasan siswa tidak suka dengan menunya.
Tapi karena menurutnya MBG sebagai program prioritas Presiden, ia memilih pasrah saja dengan fenomena tersebut.
“Sebenarnya dengan MBG ini kita sekolah juga repot mas. Mulai pembagian, efek sampah plastiknya, harus kita bersihkan. Belum lagi kalau ada ompreng hilang, sekolah harus mengganti. Jika disuruh milih, penginnya MBG ini dihilangkan saja, diganti program lain yang lebih manfaat. Tapi apa daya, kita pegawai di bawah, nanti kalau ngomong begitu, dikira mengganggu programnya pemerintah. Kita sendiri juga bagian dari pemerintah,” keluh salah satu kepala sekolah.
Di tempat lain, terdapat pula temuan jatah MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan Balita non Paud yang menumpuk di balai desa, karena tidak diambil penerima manfaat.
Daripada mubadzir, menu MBG dibawa kader desa, selanjutnya dibagikan kepada warga lain.
Thoriqul Ulum, seorang warga di Kecamatan Kragan berharap pemerintah mengevaluasi total program MBG, karena anggaran yang digelontorkan sangat besar dan terindikasi memicu praktik korupsi.
“Kalau dihentikan langsung, mungkin nggak ya. Tapi harus dievaluasi, misal nggak semua dapat, tapi penerimanya harus tepat sasaran, diprioritaskan untuk siapa. Daripada terbuang mubadzir, di sisi lain ini anggaran besar. Kan lebih baik, efisiensi total, anggaran dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas,” tuturnya.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang, Moch. Hanies Cholil Barro’ menyatakan program pemerintah adalah makan bergizi. Belum tentu, makan bergizi disukai anak-anak.
“Ini makanan bergizi, bukan makanan enak mas. Kalau bergizi, belum tentu anak-anak suka. Anak-anak sebenarnya juga bisa request kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang mendistribusikan,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Rembang, Aprilia Qoulan Syakila, saat dikonfirmasi tentang berapa banyak menu MBG yang terbuang percuma, sejauh ini belum memberikan tanggapan.
Jika melansir data dan temuan Celios (Center Of Economics and Law Studies), perkiraan potensi kerugian MBG di Indonesia akibat makanan terbuang, setiap Minggunya mencapai Rp 1,7 Triliun. (Musyafa Musa).
