Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) meluncurkan aplikasi Educare, sebagai bentuk inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Kepala Dindikpora Kabupaten Rembang, Achmad Sholchan, menjelaskan bahwa Educare dirancang untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, melalui berbagai fitur yang bermanfaat.
Salah satu fitur unggulannya adalah layanan pengaduan (lapor), yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan terkait layanan pendidikan.
”Ada pula fitur survei kepuasan masyarakat, ruang berbagi bagi guru, serta berbagai materi pembelajaran yang dapat diunduh. Melalui aplikasi ini masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan pendidikan dan menyampaikan masukan secara langsung,” terangnya saat peluncuran aplikasi Educare di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Rembang, Senin (04/5).
Educare tidak hanya mengakomodasi pendidikan formal, namun juga pendidikan nonformal. Mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin, yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kehadiran Educare menjadi langkah maju dalam mendorong transformasi digital di sektor pendidikan.
Melalui aplikasi ini, diharapkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Rembang semakin meningkat.
“Aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah, serta mempermudah akses informasi secara cepat dan akurat di era digital. Sehingga dunia Pendidikan Kabupaten Rembang tidak tertinggal,” ujarnya.
Koordinator PKBM Kabupaten Rembang, Arifin, mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, aplikasi Educare cukup membantu dalam proses pembelajaran, khususnya pada program pendidikan kesetaraan.
“Meskipun aplikasi ini baru, sebagian besar fitur sudah bisa diakses. Ini sangat berguna untuk pembelajaran kejar paket A, paket B, dan paket C,” ungkapnya.
Dalam peluncuran aplikasi Educare, turut hadir perwakilan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, kepala sekolah, pengawas, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). (Wahyu Adhi).
