Rembang – Lurah Magersari, Samsul Hadi menyoroti anggaran dari pemerintah untuk kelurahan, jauh lebih kecil dibandingkan desa.
Samsul Hadi mengungkapkan masalah tersebut saat rapat koordinasi Bupati dan Wakil Bupati Rembang bersama kepala desa dan lurah di rumah dinas Bupati, hari Rabu (05 Maret 2025).
Samsul Hadi berharap anggaran bagi kelurahan bisa ditingkatkan.
“Kalau desa jelas aman, tapi kalau kelurahan kurang. Masalahnya kegiatan-kegiatan OPD di desa maupun di kelurahan itu sama, tetapi kelurahan tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Mulai dari kegiatan kesehatan hingga pelayanan dokumen kependudukan, semuanya sama,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ membenarkan bahwa dalam satu tahun, tujuh kelurahan di Kabupaten Rembang hanya menerima total anggaran Rp1,4 miliar, atau rata-rata sekitar Rp 200 juta per kelurahan.
Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini meningkat sekira Rp 107 miliar untuk 287 desa, dengan rata-rata setiap desa menerima sekitar Rp 700 – 800 juta.
Ia mengakui adanya ketimpangan tersebut, tetapi menurutnya kondisi keuangan daerah masih belum stabil. Meski demikian, pemerintah kabupaten akan mengupayakan kenaikan anggaran bagi kelurahan dalam pembahasan perubahan anggaran.
“Semua mengetahui kondisi keuangan daerah belum stabil, tapi kami tetap akan menjadikan ini sebagai masukan. Semoga saat pembahasan perubahan anggaran nanti bisa ada sedikit tambahan,” terang Hanies.
Jangan Diskriminasi
Sementara itu, Kepala Desa Sridadi, Nasuha, berharap ada pemerataan dalam pengakomodiran aspirasi kepala desa. Ia meminta tidak ada perbedaan perlakuan terhadap kepala desa.
“Saya mohon Pak Harno jangan diskriminasi. Jangan sampai yang lebih dekat dengan Pak Harno mendapat lebih banyak perhatian. Kasihan kepala desa yang tidak tahu apa-apa,” ungkap Nasuha.
Bupati Harno pun menegaskan bahwa setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) selesai, semua pihak harus bersatu demi kemajuan Rembang. Ia menekankan tidak ada lagi perbedaan kelompok, melainkan satu kesatuan yang bekerja bersama untuk membangun daerah.
“Dari awal sudah saya katakan, tidak ada 01 dan 02, sekarang sudah menjadi kosong-kosong. Mari bergandengan tangan, bekerja bersama membangun Rembang,” tegasnya.
Harno meminta seluruh kepala desa dan lurah memahami kondisi keuangan daerah. Jika keuangan daerah membaik, maka pemerintah akan lebih fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. (Musyafa Musa).
