Rembang – Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Bupati Rembang, Harno memerintahkan jajarannya lebih aktif mencari peluang program di tingkat pusat.

Menurutnya, sekarang banyak sekali program di kementerian-kementerian yang bisa diakses langsung oleh daerah.

“Panjenengan paham sendiri posisi APBD Kabupaten Rembang. Sekarang banyak program langsung dari kementerian, bisa diakses seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Harno mengakui jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Kabupaten Rembang termasuk masih ketinggalan mendapatkan program kegiatan dari pemerintah pusat.

“Saya kalau membaca berita, Kabupaten mana dapat ini, ini, ini, kabupaten mana dapat ini, ini. Lha Kabupaten Rembang termasuk masih ketinggalan, dibanding Kabupaten lain. Meski demikian, kita akan tetap berupaya,” tandas Bupati.

Ia mencontohkan khusus bedah rumah atau penataan rumah tidak layak huni, instansi terkait dapat meningkatkan koordinasi dengan provinsi dan pusat, untuk mendapatkan alokasi bantuan.

APBD Kabupaten Rembang pada tahun 2026 ini mencapai Rp 2 Triliun, namun separuh lebih digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Sedangkan tahun 2027, APBD Kabupaten Rembang pada kisaran angka Rp 1,6 Triliun, karena dana transfer dari pusat ke daerah, berkurang sangat banyak.

Namun untuk pembayaran gaji PPPK, menurut rencana akan ditanggung pemerintah pusat, mulai tahun 2027. (Musyafa Musa).