Rembang – Ada sisi lain yang menarik dalam pengamanan aksi demo buruh di depan Kantor Bupati Rembang, Jawa Tengah, hari Jum’at (01 Desember 2023).
Para Polwan yang berjumlah sekira 15 orang dikerahkan sebagai garda terdepan, sekaligus pembatas terdekat dengan massa pendemo. Pertanyaannya, kenapa tidak polisi laki-laki ?
Kasat Sabhara Polres Rembang, AKP Rohmat menyatakan langkah itu merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) atau Protap pengamanan demo (penyampaian pendapat di muka umum).
Menurutnya, tiap ada demo semacam itu, polisi lebih mengedepankan Polwan yang menjadi tim negosiator, dengan pendekatan-pendekatan humanis.
“Jadi tim negosiator itu di dalamnya ibu-ibu Polwan,” terangnya.
Kebetulan peserta aksi juga banyak kaum wanita, sehingga tepat apabila Polwan berada di barisan terdepan. Dalam hal bicara dengan perwakilan pendemo, diharapkan lebih efektif.
“Kami sifatnya mengamankan, termasuk membantu menjembatani untuk mencari solusi,” tandas Kasat Sabhara.
AKP Rohmat bersyukur demo buruh berlangsung aman dan kondusif. Dalam bahasa polisi masuk kategori hijau.
“Kalau hijau itu berarti kondusif mas, paling polisi sebatas mengimbau saja untuk pendemo,” bebernya.
Sedangkan eskalasi demo kalau kuning berarti muncul tanda-tanda akan anarkhis, kemudian merah indikator sudah anarkhis, sehingga perlu penanganan berbeda.
“Kalau sudah seperti itu, petugas yang notabene polisi laki-laki dikerahkan, untuk menghalau massa, supaya anarkhis tidak semakin meluas,” terang Rohmat.
Demo buruh yang diikuti ratusan orang di depan Kantor Bupati termasuk pemandangan langka di Kabupaten Rembang.
Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, Dwi Martopo menyebut hal ini karena sudah bermunculan pabrik-pabrik besar dan para buruh bernaung dalam serikat pekerja, sehingga dinamikanya sudah berbeda.
“Jadi tidak mengagetkan kalau ada aspirasi-aspirasi, buruh menggelar aksi demo semacam ini. Beda dengan dulu di Rembang sangat jarang atau bahkan nggak pernah ada demo buruh,” kata Dwi. (Musyafa Musa).
