Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang terus melakukan langkah antisipasi, untuk mengatasi dampak berkepanjangan dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam Focus Group Discussion (FGD), di aula lantai 4, kantor Bupati Rembang, Rabu (07 September 2022) pagi, Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin mengatakan kenaikan harga BBM biasanya diikuti pula dengan kenaikan harga komoditas lain.

Apabila hal itu benar terjadi, maka pemkab akan melakukan berbagai langkah penanganan. Mulai dari melakukan operasi pasar, melakukan permintaan distribusi sejumlah komoditas, dan mengoptimalkan tim pengendali inflasi daerah (TPID).

“TPID ini tugasnya setiap hari melaporkan adanya kenaikan (inflasi) dipasaran. Setelah dilaporkan, nanti Forkopimda akan menentukan langkah apabila terjadi gejolak dimasyarakat,” terang Fahrudin.

Perwakilan nelayan tradisional, Supar mengaku resah atas kenaikan harga BBM. Ia yang sehari – hari menjadi nelayan rajungan merasa biaya transportasi tidak sebanding dengan harga jual rajungan dipasaran.

“Dulu sebelum harga BBM naik, rajungan sempat jaya harganya tembus Rp 150 / kg. Tapi sekarang disaat harga BBM naik, harga rajungan justru anjlok diangka Rp 40 ribu / kg. Pak bupati tolong bantuannya,” keluh Supar.

Sementara itu, Bupati Rembang, Abdul Hafidz punya pandangan yang berbeda. Menurutnya selama ini pemerintah sudah berbaik hati memberikan subsidi BBM kepada masyarakat.

“Selama ini kita kan sudah disubsidi BBM nya. Lha ini memang ada pengurangan nilai subsidi. Tapi kan dari pengurangan itu akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan – bantuan,” ungkapnya. (Wahyu Adhi).