Rembang – Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) tidak perlu terlibat politik praktis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang 23 September 2020 mendatang. Pasalnya, kepentingan politik NU sebagian besar dianggap sudah terwakili oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas saat forum diskusi bertajuk NU dan Politik di Pilbup tahun 2020 di Rumah Joglo selatan Stadion Krida Rembang Sabtu (4/1) malam, mengatakan NU didirikan sebagai organisasi yang mengurusi umat. Menurutnya, masih banyak pengurus NU terjebak romantisme Pemilu 1955 yang menempatkan Partai NU menduduki tiga besar peraih suara terbanyak.
Kenangan itu masih terus terbawa setiap kali ada hajatan-hajatan politik seperti Pemilu, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur dan Pilbup. NU juga sering diseret-seret dalam kepentingan dukung mendukung.
”Namun NU sekarang bukan lagi partai. NU adalah organisasi yang mengurusi sosial masyarakat, mengurusi jamiyah,” jelas dia.
Pria yang biasa disapa Gus Tutut ini menambahkan keterlibatan NU dalam politik praktis justru akan merugikan. Apabila NU bermain politik praktis, belum tentu semua jamiyah akan satu suara dengan pilihan NU. Jamiyah yang tidak sependapat dengan pilihan NU dalam politik praktis, bisa dipastikan mereka akan menjauh dari NU.
“Selalu ada korban dalam politik, tapi jangan NU,” kata dia.
Anggota DPR RI itu mengisahkan para kyai pada tahun 1998 sudah memahami kondisi NU agar tidak terseret pusaran politik praktis. Makanya kemudian mereka membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengurusi kepentingan politik NU.
“PKB adalah saluran agar NU tidak terjebak politik praktis,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Rembang, Ahmad Sunarto menegaskan komitmen NU tidak terlibat politik praktis, termasuk ketika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Nantinya NU tidak akan mendukung pasangan calon tertentu. (Musyafa Musa).
