Rapat UMK 2027 Kab. Rembang Tak Ada Kesepakatan, Dua Rekomendasi Berbeda Dari Buruh Dan Pengusaha
Buruh tetap bertahan menunggu. Suasana rapat membahas UMK di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang berlangsung alot, sampai malam hari.
Buruh tetap bertahan menunggu. Suasana rapat membahas UMK di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang berlangsung alot, sampai malam hari.

Rembang – Rapat pembahasan tentang pengusulan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2027 di Kantor Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang berlangsung sangat alot.

Rapat yang dimulai sekira pukul 10.00 Wib Jum’at pagi, baru selesai pukul 21.15 Wib Jum’at malam. Butuh waktu sekira 11 jam, termasuk diskors beberapa kali untuk sholat.

Perdebatan terjadi oleh perwakilan buruh dengan kalangan pengusaha, yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang.

Buruh awalnya menuntut UMK sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) di angka Rp 3,4 Juta, sedangkan pengusaha menolak hal itu, seraya menghendaki penghitungan proporsional, sesuai Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2025 tentang pengupahan.

Belakangan serikat buruh mau menurunkan angka UMK. Itu pun tidak ada kesepakatan, sampai rapat selesai.

Hasilnya ada dua versi rekomendasi UMK tahun 2027. Serikat buruh mengusulkan Rp 2.818.141 (82 % dari kebutuhan hidup layak/KHL).

Sedangkan pihak pengusaha mengusulkan Rp 2.543.200 (74 % dari kebutuhan hidup layak/KHL).

Sementara untuk UMK Kabupaten Rembang tahun 2026 ini berada di nominal Rp 2.386.305.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Rembang, Adimas Luthfi Nugraha mengatakan dua rekomendasi tersebut sebagai bagian dari dinamika rapat yang berjalan cukup panjang.

“Rekan-rekan kami di luar kantor Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja masih bertahan menunggu hasil rapat, meski tidak sebanyak di pagi hari saat awal aksi,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Rembang, Iwan Thomasfa sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya tetap memikirkan nasib buruh/pekerja, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi perusahaan, di tengah-tengah banyaknya tekanan ekonomi global.

“Perusahaan kan banyak yang statusnya bertahan ini mas. Monggo UMK 2027 naik, tapi tetap memperhitungkan keberlangsungan dunia usaha,” ujar Iwan.

Dua rekomendasi berbeda dari serikat buruh dan pengusaha itu, Sabtu pagi ini (21/11) akan disampaikan kepada Bupati Rembang, Harno.

Bupati Rembang nantinya akan memilih usulan buruh atau pengusaha ?

Bupati lah yang akan menandatangani, untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah, sebelum upah minimum kabupaten (UMK) ditetapkan. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar.