
Rembang – Gabungan serikat buruh Kabupaten Rembang, Jum’at pagi ini (20 November 2026) akan menggelar aksi demo di Kantor Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, Jalan Pemuda Rembang.
Menurut rencana ada sekira 200 an buruh turun, untuk mengawal rapat penetapan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2027, yang juga berlangsung pada hari Jum’at ini di kantor tersebut.
Aksi demo digelar, setelah rapat pra sidang dewan pengupahan di Hotel Pollos Rembang, hari Kamis (19/11), belum sesuai harapan perwakilan buruh.
Ketua Serikat Pekerja Nasional dari pabrik sepatu PT. Parkland World Indonesia Rembang, Emon mengatakan ada dua opsi Dewan Pengupahan untuk menetapkan UMK.
Pertama, inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dikalikan Alfa (0,5 hingga 1).
Kedua, menggunakan perumusan kebutuhan hidup layak (KHL). Pihaknya bersikap memilih opsi kedua atau KHL.
“Bagi kami, tidak ada perundingan, kecuali menggunakan skema kebutuhan hidup layak (KHL),” tegas Emon.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Rembang, Adimas Luthfi Nugraha menyampaikan tahun 2026 ini, UMK Kabupaten Rembang sebesar Rp 2.386.305 per bulan.
Gabungan serikat buruh mengusung kenaikan UMK 2027 menjadi Rp 3,4 Juta. Menurutnya, angka itu sesuai dengan penghitungan KHL oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Kita akan kawal UMK, supaya sesuai KHL, diputuskan hari ini dan bisa direkomendasikan kepada pak Bupati,” tandasnya.
Respon Pengusaha
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Rembang, Iwan Thomasfa berpendapat saat ini kondisi mayoritas perusahaan, terutama sistem padat karya, statusnya bertahan, menghadapi dampak ekonomi global.
“Perang Rusia, Ukraina dan Timur Tengah yang tak kunjung selesai, sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Untuk tahun 2027 masih berat mas. Kondisi operasional perusahaan, masih banyak yang bertahan,” ungkapnya.
Iwan menimpali Apindo mengusulkan indeks angka tertentu (Alfa) memakai 0,5.
Artinya, jika itu terjadi, UMK 2027 akan tetap naik. Namun pada kisaran Rp 2,5 Juta per bulan.
“Kami mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan daya beli masyarakat. Kami dari Apindo mengusulkan penghitungan UMK menggunakan formula PP No. 49 tahun 2025,” imbuh Iwan.
Iwan membeberkan dalam penetapan UMK 2027, Apindo menyampaikan 3 rekomendasi, diantaranya :
- Mengutamakan kelangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah dan serikat pekerja diharapkan mempertimbangkan masalah pengupahan secara menyeluruh, termasuk kemampuan perusahaan mempertahankan operasional dan peluang membuka lapangan kerja baru.
- Menetapkan variabel formula pengupahan secara proporsional, Apindo meminta pembahasan nilai indeks tertentu (alfa) dan penggunaan estimasi KHL mempertimbangkan data obyektif, seperti tingkat penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi sektoral, serta daya beli masyarakat di Kab. Rembang.
- Memperkuat dialog sosial tri partit yang konstruktif. Pemda, pengusaha, serta serikat pekerja diharapakan mengedepankan komunikaisi terbuka dan pembahsan berbasis data untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak.
Apindo Kab. Rembang menilai keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha menjadi faktor penting dalam membangun eksosistem ketenagakerjaan yang sehat, kesejahteraan pekerja hanya dapat terwujud secara berkelanjutan, apabila dunia usaha tumbuh sehat dan iklim investasi terjaga.
“Mari kita bersama-sama menjaga Kabupaten Rembang tetap ramah investasi demi masa depan pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Musyafa Musa).
