Rembang – Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) turun ke Rembang, untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang, Imung Tri Wijayanti menjelaskan kedatangan BPKP untuk memastikan proses seleksi PPPK berjalan transparan, adil, akuntabel dan tidak ada korupsi kolusi nepotisme (KKN).
Rembang – DPRD Rembang meminta pemerintah kabupaten untuk membongar tuntas masalah kisruh seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dicemari dugaan pemalsuan masa pengabdian, belum bekerja dua tahun tapi lolos seleksi administrasi.
Mugiyarto, anggota DPRD Rembang dari Fraksi Demokrat menduga masih ada pegawai belum mengabdi dua tahun, tapi ngotot bertahan dan enggan mencabut surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).
Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar.
