
Rembang – Kalangan buruh di Kabupaten Rembang mengancam akan menggelar aksi demo, karena merasa dikhianati, terkait pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027, dari Bupati Rembang kepada Gubernur Jawa Tengah.
Sebelumnya saat rapat Dewan Pengupahan, hari Jum’at (20/11) di Kantor Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, buruh merekomendasikan UMK Rp 2.818.141, sedangkan pengusaha Rp 2.543.200.
Dua rekomendasi itu disampaikan kepada Bupati Rembang, Harno. Namun Bupati mengajukan UMK 2027 kepada Gubernur sebesar Rp 2.660.000, untuk ditetapkan.
Harno mengatakan UMK tersebut sudah lebih tinggi, dibandingkan dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) Rp 2.655.454.
“Sudah sesuai aturan mas, UMK di atas UMP,” tuturnya.
Bupati menimpali pengajuan UMK itu melewati berbagai pertimbangan. Ia menyebut sudah menjadi solusi jalan tengah, antara kepentingan buruh dan pengusaha.
“Ya itu hitungan jalan tengahnya mas. Bahkan di Kabupaten lain, juga belum selesai,” imbuh Bupati.
Pernyataan Sikap Gabungan Serikat Buruh
Gabungan serikat buruh di Kabupaten Rembang, Sabtu sore (21 November 2026) langsung mengeluarkan pernyataan sikap, terkait hal itu.
Emon, Ketua Serikat Pekerja Nasional menuturkan rapat Dewan Pengupahan menghasilkan dua rekomendasi.
Rekomendasi dari pengusaha, otomatis batal demi hukum, karena nilainya di bawah penetapan UMP. Seharusnya Bupati menggunakan rekomendasi dari buruh.
Tapi kenapa Bupati justru mengajukan UMK yang tidak sesuai dengan aspirasi buruh.
“Kami sangat kecewa. Rp 2.660.000 itu entah dasarnya dari mana. Kami sudah datang ke Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, namun tidak ketemu kepala dinasnya. Kami anggap pemerintah tidak menghargai hasil rapat di Dewan Pengupahan. Kami telah berjuang dari pagi sampai malam, hasilkan dua rekomendasi. Rekomendasi pengusaha batal demi hukum, karena angkanya di bawah UMP. Kok nggak pakai rekomendasi buruh, malah pak Bupati mengajukan angka sendiri,” bebernya.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kab. Rembang, Adimas Luthfi Nugraha merasa pihaknya dibohongi, karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mengawal pengajuan UMK.
“Jum’at malam kita sudah sampaikan kepada pak Fery (Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja_Red), minta agar kita dilibatkan dalam pengawalan UMK ini, pak Fery bilangnya siap. Tapi ternyata kita datang ke dinas Sabtu pagi, hasil rekomendasi sudah dibawa ke pak Bupati. Dua jam lebih di sana, kira-kira 15 orang, nggak ditemui sama pak Fery. Infonya dia akan datang, tapi bohong, kita sudah tidak percaya lagi,” ujarnya.
Adimas memastikan gabungan serikat buruh sudah sepakat untuk menggelar aksi.
“Jangan salahkan kami, kami sepakat akan ada aksi,” tandas Adimas.
Ketua Serikat SBSI 192, Adrian berpendapat kondisi yang terjadi sekarang, menunjukkan buruh tidak dibela pemerintah.
“Memunculkan angka sendiri, tidak ada dasarnya. Intinya, buruh tidak dibela pemerintah,” ucap Adrian.
Respon Pengusaha
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Rembang, Iwan Thomasfa menilai UMK Rp 2.660.000 yang diajukan Bupati, diputuskan dalam suasana batin tertekan.
“Karena kita sama-sama tahu, pak Harno sebelum menjabat Bupati, beliau adalah seorang pekerja keras dan akhirnya sukses menjadi pengusaha. Beliau paham iklim dunia usaha sedang tidak baik-baik saja,” ungkapnya.
Meski besaran itu menurutnya cukup berat bagi dunia usaha di Kabupaten Rembang, namun ia mengamati sudah mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha tetap kondusif, realistis dan memenuhi aturan.
“UMK jangan hanya berorientasi pada besaran kenaikan. Tapi harus mempertimbangkan kemampuan riil Perusahaan, agar kebijakan tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap dunia usaha. Di sisi lain, untuk menentukan UMK, harus lebih besar daripada UMP,” pungkas Iwan. (Musyafa Musa).
