Rembang – Perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) pabrik sepatu PT. Parkland World Indonesia (PWI) Rembang, hari Kamis (12 November 2026) berangkat ke Semarang, untuk menggelar aksi demo.

Mereka tergabung dengan serikat buruh lain, mengatasnamakan Koalisi Militan Buruh Jateng (Kombat), menyuarakan aspirasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dalyadi, pengurus SPN pabrik sepatu Rembang menyatakan buruh menuntut agar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) segera ditetapkan.

Perumusannya harus mengacu kebutuhan hidup layak (KHL).

“Harus mencakupi KHL. Nggak ada a, b, c ndak ada. Kami menuntut sesuai KHL,” tandasnya.

Menurutnya, penetapan UMP dan UMSP menjadi penting, supaya upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) bisa menyusul ditetapkan. Ia menganggap pemerintah sangat lamban menyikapi masalah tersebut.

“Kalau UMP dan UMSP belum terbentuk, mana mungkin UMK bisa ditetapkan. Padahal waktunya sudah semakin mendesak,” kata Dalyadi.

Hasil demo tersebut, ia menilai masih belum sesuai harapan. Apalagi Gubernur Jawa Tengah tidak datang langsung menemui para pendemo.

Kekecewaan itu dimungkinkan akan memicu demo lanjutan.

“Ini Kamis malam kami baru balik, pulang ke Rembang. Tapi kita akan gelar aksi besar-besaran lagi. Buruh bener-bener kecewa,” ungkapnya.

Selama demo, massa buruh menuntut keinginan UMP minimal Rp 3,7 Juta.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng, Iwanuddin Iskandar, menanggapi pihaknya akan mencari solusi terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan buruh maupun pengusaha.

Menurutnya, pemerintah memiliki batasan kewenangan, prosedur, dan substansi dalam mengambil kebijakan. (Musyafa Musa).