Rembang – Mantan Bupati Rembang, Abdul Hafidz, Kamis siang (12 November 2026) mengaku tidak tahu sama sekali, terkait dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai (TPP) sekira Rp 2 Miliar, di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang.
Ia memberikan tanggapan semacam itu, saat dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut.
“Nggak tahu sama sekali mas,” ujarnya.
Dugaan penyimpangan TPP terjadi pada tahun 2025 lalu. Tahun 2025 merupakan masa peralihan pemerintahan, dari Bupati Rembang, Abdul Hafidz ke Bupati sekarang, Harno.
Pasangan Harno dan Moch. Hanies Cholil Barro’ sendiri, resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.
Sedangkan pada masa itu, Kepala Dindikpora diduduki Sutrisno. Bulan Januari 2026, Sutrisno digantikan oleh Achmad Sholchan. Selanjutnya Sutrisno dimutasi, menempati jabatan Staf Ahli Bupati.
Sutrisno, Kamis pagi (12/11) enggan berkomentar terkait proses penyidikan kasus TPP di Kejaksaan Negeri Rembang. Ia beralasan hal itu kewenangan penyidik.
“Nuwun sewu, sudah tahap penyidikan, mohon maaf wewenang penyidik Ndan,” kata Sutrisno melalui pesan WhatsApp.
Kejaksaan Negeri Rembang sejauh ini belum menetapkan tersangka pelaku, meski perkara tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan sejak bulan Agustus 2026 lalu.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rembang, Yusni Febriansyah Efendi menanggapi untuk kendala penyidikan tidak ada. Hanya butuh proses waktu saja, karena banyak sekali pihak yang dimintai keterangan.
“Sampai saat ini belum penetapan tersangka, karena masih proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti,” terangnya.
Pihaknya juga belum mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Rembang, Abdul Hafidz.
“Untuk perihal ini belum mas,” kata Yusni.
Kasus dugaan korupsi TPP, terkuak berkat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Modusnya, pegawai di jajaran Dindikpora Kabupaten Rembang (guru/Kepsek), sudah menerima tunjangan profesi (sertifikasi).
Seharusnya tidak boleh menerima lagi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun TPP tetap dicairkan pada tahun 2025.
Dari anggaran sekira Rp 2 Miliar, hanya Rp 108 Jutaan yang ditransfer sesuai data rekening pegawai, sedangkan Rp 1,9 Miliar justru dialihkan ke 8 rekening penampung (tidak sesuai data penerima_Red).
Yang menarik, ada 1 rekening milik warga biasa atau bukan ASN, sedangkan 7 rekening lainnya adalah ASN di lingkungan Dindikpora Kabupaten Rembang.
Sebuah sumber terpercaya menyebut, sejak tahun 2024 sering muncul keluhan guru, tertulis menerima TPP, tapi uangnya tidak masuk ke rekening.
“Dia memang sudah menerima tunjangan profesi, tapi kok tertulis mendapatkan TPP. Di rekening nggak ada uang TPP masuk. Sebenarnya ya heran, bingung, uangnya kemana. Tapi rata-rata mau komplain nggak berani. Setelah sekarang terbongkar, ya kami ikut lega. Semoga jadi momentum perbaikan,” ungkapnya. (Musyafa Musa).
