107 Motor Diamankan Satlantas, Kapolres Rembang Gandeng Dindikpora Targetkan “Zero Knalpot Brong”
Kapolres Rembang melakukan pemotongan knalpot brong, Selasa siang (10 November 2026).
Kapolres Rembang melakukan pemotongan knalpot brong, Selasa siang (10 November 2026).

Rembang – Sebanyak 107 unit sepeda motor diamankan petugas Satlantas Polres Rembang, karena memakai knalpot brong.

Kondisi sepeda motor beragam. Ada motor lawas, hingga motor baru, disekat dengan garis polisi (police line).

Saat Konferensi Pers di halaman Satlantas, Selasa siang (10 November 2026), Kapolres Rembang, AKBP Muhammad Solikhin Fery menuturkan kendaraan tersebut diamankan saat Operasi Patuh Candi, maupun razia balapan liar.

Pemilik sepeda motor ditilang, kemudian akan menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri. Setelah sidang selesai, kendaraan tersebut baru bisa diambil, dengan syarat knalpot brong diganti knalpot standar.

“Knalpot brong ditindak, karena tidak sesuai spesifikasi teknis roda dua. Motor bisa dikembalikan, pemilik tinggal menunjukkan surat-surat kendaraan dan mengganti dengan knalpot standar,” terangnya didampingi Kasat Lantas, AKP Bharatungga Dharuning Pawuri.

Kapolres menambahkan pihaknya menargetkan “Rembang Zero Knalpot Brong”, karena knalpot dengan suara meraung-raung memekakkan telinga, mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

Polres bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, agar langkah ini juga diantisipasi oleh sekolah-sekolah.

“Makanya siang ini kami undang dari Dindikpora, supaya sama-sama melakukan pencegahan knalpot brong,” tandas Kapolres.

Dalam kesempatan itu, Kapolres dan para pejabat terkait melakukan pemusnahan knalpot brong secara simbolis. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar.