Anggota DPR RI Firman Soebagyo Terkejut, Mendengar Keluh Kesah Petani Saat Membeli Pupuk Subsidi
Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Soebagyo berdialog dengan petani di Desa Karangsari Kecamatan Sulang. Pembelian pupuk dengan kartu tani, menjadi salah satu keluhan.
Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Soebagyo berdialog dengan petani di Desa Karangsari Kecamatan Sulang. Pembelian pupuk dengan kartu tani, menjadi salah satu keluhan.

Sulang – Pembelian pupuk bersubsidi di Kabupaten Rembang masih ada yang harus menggunakan kartu tani, padahal mestinya kartu tani sudah tidak berlaku dan petani cukup hanya menunjukkan KTP.

Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Soebagyo mengaku terkejut saat berdialog dengan para petani di Desa Karangsari Kecamatan Sulang, belum lama ini. Ada petani mengeluhkan masalah tersebut.

Menurutnya, kartu tani sudah tidak lagi digunakan, karena Pupuk Indonesia mempunyai sistem penjualan pupuk bersubsidi dengan KTP petani.

“Keputusan di rapat Komisi 4 DPR atau Panitia Kerja (Panja) pupuk, sudah dilaporkan oleh Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian, bahwa kartu tani sudah tidak boleh dipakai lagi. Penggantinya, hanya dengan menggunakan KTP. Tapi di sini ada temuan, bagus sekali (untuk evaluasi),” terangnya.

Firman menambahkan dengan temuan itu, akan dilaporkan kepada pemerintah dan Pupuk Indonesia, supaya distributor ditegur. Apalagi Presiden Prabowo Subianto menghendaki pelayanan kepada masyarakat dimudahkan.

“Jangan dipersulit, karena petani juga ingin beli pupuk dengan cepat, untuk percepatan swa sembada pangan,” tandas Firman.

Firman menimpali baru pada masa pemerintahan sekarang ini, harga pupuk turun 20 % dibandingkan sebelumnya, kemudian anggaran subsidi pupuk naik hingga Rp 47 Triliun, dan fee untuk pengecer maupun distributor pupuk naik.

“Stok pupuk juga tak ada masalah. Baru terjadi sekarang ini, harga pupuk turun, subsidi naik dan fee untuk pengecer/distributor diperbesar. Muda-mudahan dimanfaatkan maksimal oleh petani kita,” imbuh anggota DPR dari Desa Kedalon Kecamatan Batangan Kabupaten Pati ini.

Sedangkan harga gabah, apapun kondisinya wajib dibeli dengan harga Rp 6.500 per Kg.

Yang menjadi kendala yakni masalah cuaca mendung dan curah hujan, sering berpengaruh pada turunnya kualitas beras.

“Kan banyak yang belum punya alat dryer (pengering). Kalaupun ada yang dapat bantuan dryer, biaya operasional besar, karena pakai BBM solar. Makanya dimodifikasi dengan tenaga listrik, meski biaya modif besar. Tapi secara umum, penetapan harga gabah Rp 6.500 sudah cukup bagus,” pungkasnya. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan