Gunem – Tujuh desa di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang mempercayakan pengelolaan dana ketahanan pangan (Ketapang) tahun 2025 sebesar Rp 1,1 Miliar, kepada Bumdesma Wijaya Kusuma Gunem Lembaga Keuangan Desa (LKD).
Direktur Utama Bumdesma Wijaya Kusuma Gunem, Fuad Edi Santoso menjelaskan ketujuh desa tersebut meliputi Desa Kajar, Timbrangan, Suntri, Trembes, Sidomulyo, Sendangmulyo dan Desa Demaan.
Mandat ini lahir dari rangkaian musyawarah desa khusus (Musdessus) yang digelar di masing-masing desa.
“Hasilnya, tujuh desa sepakat menyerahkan pengelolaan dana strategis tersebut kepada BUMDesma Wijaya Kusuma Gunem yang dinilai memiliki rekam jejak kinerja, transparansi, serta akuntabilitas yang teruji. Ini bukti bahwa masyarakat Gunem dan pemerintah desa menaruh kepercayaan penuh pada kami,” ujarnya, Kamis (02 Oktober 2025).
Terkait jenis usahanya, Fuad menimpali ada usaha peternakan sapi dan pertanian produksi padi dan jagung. Ia menyebut Bumdesma Wijaya Kusuma menjadi satu-satunya di Kabupaten Rembang yang dipercaya mengelola dana ketahanan pangan 20 % dari dana desa.
“Kami berkomitmen menjaga amanah, karena tanggung jawab yang menanti tidak ringan. Penyertaan modal ini titik tekannya adalah keberlanjutan mas, untuk mendukung program ketahanan pangan,” tandas Fuad.
BUMDesma Wijaya Kusuma Gunem dalam tiga tahun terakhir mencatat pertumbuhan spektakuler. Dari posisi stagnan di kisaran angka Rp 5,2 Miliar, lembaga ini berhasil bangkit dan menembus angka Rp 8,3 miliar pada pertengahan 2025.
Menjaga Kepercayaan
Kepala Desa Trembes Kecamatan Gunem, Dodik Mutahir, menyebut keputusan ini sebagai langkah realistis.
“BUMDes di desa kami belum siap. Sementara dengan terbitnya Kepmen Desa Nomor 3 Tahun 2025, dana Ketapang tidak bisa lagi digunakan untuk pembangunan fisik secara langsung. Maka lebih baik kami percayakan kepada BUMDesma Wijaya Kusuma Gunem LKD yang jelas kinerjanya,” ungkap Dodik.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Dan Penataan Desa Dinpermades Kabupaten Rembang, Bambang Priyantoro, menilai langkah yang ditempuh desa sudah tepat.
Ia mendorong supaya Bumdesma betul-betul menjaga kepercayaan.
“Kalau dulu dana ini bisa langsung digunakan untuk pembangunan fisik seperti jalan pertanian, sekarang diarahkan sebagai modal melalui BUMDes, BUMDesma atau lembaga ekonomi lain. Saya kira ini langkah bagus. Di tengah krisis kepercayaan desa terhadap pengelolaan BUMDes atau BUMDesma, justru Wijaya Kusuma tampil berbeda. Mandat dari tujuh desa ini menjadi bukti bahwa transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme akan selalu mendapat tempat,” tegas Bambang. (Musyafa Musa).
