Kenapa PMII Rembang Batal Demo, Tiga Tuntutan Disampaikan Dalam Audiensi
Anggota TNI siaga di depan Kantor Bupati dan DPRD Rembang. (Foto atas) Tuntutan PMII Rembang ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD, Senin (01 September 2025).
Anggota TNI siaga di depan Kantor Bupati dan DPRD Rembang. (Foto atas) Tuntutan PMII Rembang ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD, Senin (01 September 2025).

Rembang – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Rembang batal menggelar aksi demo di gedung DPRD Rembang, hari Senin 01 September 2025. Mereka yang berjumlah 5 orang, hanya mengadakan audiensi.

Ketua PMII Kabupaten Rembang, Zubairul Kamal I’tazza beralasan langkah itu ditempuh agar situasi tetap aman dan aspirasi bisa tersampaikan kepada para pemangku kebijakan.

“Kita mempertimbangkan kejadian anarkis di berbagai daerah, khawatir merembet ke Rembang. Saran-saran para kiai dan tokoh masyarakat, juga menjadi bahan masukan bagi kami,” terang Zubairul.

Pihaknya menyampaikan 3 tuntutan di tingkat lokal, yakni meminta penjelasan Bupati Rembang terkait langkah-langkah yang ditempuh sejak pelantikan, mengevaluasi kinerja DPRD Rembang yang kurang memuaskan, serta meminta transparansi pajak daerah, terutama di sektor tambang.

“Kami juga mengkritisi banyaknya tambang ilegal yang masih beroperasi,” tuturnya.

Mahasiswa STAI Al Hidayat Lasem dari Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan ini menambahkan untuk tuntutan di tingkat nasional, yakni menolak segala bentuk kekerasan aparat yang berujung jatuhnya korban jiwa dan mengusut tindakan brutal aparat.

“Kami mendesak massa aksi yang ditangkap untuk dibebaskan dan menghentikan praktik kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa,” imbuh Zubairul.

Selain itu, PMII mendesak Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana segera disahkan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Rembang, Harno yang menemui perwakilan PMII menyampaikan terima kasih, mahasiswa mau berdialog dengan cara-cara yang baik.

“Semua sudah saya jelaskan, semua aspirasinya kita terima. Saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih juga untuk masyarakat Kabupaten Rembang, tidak terprovokasi,” tandasnya.

Hingga Senin siang, tidak ada aksi demo maupun pergerakan massa. Baik di DPRD maupun Polres Rembang.

Meski sebenarnya aparat gabungan dari TNI/Polri, Satpol PP dan petugas Damkar sudah berjaga-jaga. Bahkan berdiri tenda cukup besar di tengah-tengah halaman antara gedung DPRD dan Kantor Bupati.

Sebelumnya, kabar akan ada demo membuat sebagian masyarakat khawatir. Termasuk penjual belanja keliling, mereka banyak yang memilih berhenti berjualan.

“Saya sampai bingung cari bahan belanjaan untuk memasak, karena pedagang langganan saya nggak jualan, takut karena infonya mau demo,” ujar Wijayanti, salah satu ibu rumah tangga di Jalan Pemuda Rembang. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan