Rembang – Dokumen pengajuan dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang, yang menunjukkan bahwa 1 berita dihargai kisaran Rp 5 Juta, menuai kecaman.
Mu’ti Hartono, seorang pendidik di Kecamatan Sarang yang juga berkecimpung dengan dunia menulis mengaku terkejut dan prihatin, saat pertama kali mengetahui.
Ia menyebutnya terlalu tinggi, bahkan angka yang kurang ajar.
“Kalau menurut saya pribadi, angka Rp 5 Juta untuk satu berita itu, terlalu tinggi dan bisa dibilang kurang ajar. Ada nggak aturan standarisasi dari pemerintah,” tuturnya, Rabu (22 Oktober 2025).
Mu’ti berpendapat fungsi berita adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, bukan menjadi ajang komersialisasi berlebihan.
Menurutnya, dalam dunia jurnalistik, nilai berita tidak diukur dari besarnya uang. Apalagi profesi wartawan atau jurnalis, bukan alat transaksi, melainkan sebagai pengabdi informasi.
“Kalau setiap berita dihargai sebesar itu, maka semangat pengabdian dan idealisme jurnalis bisa hilang. Dalam pandangan saya, dunia jurnalistik bukan tentang berapa besar bayaran untuk sebuah berita, tetapi tentang integritas, tanggung jawab moral dan nilai edukatif untuk masyarakat,” tandas Mu’ti.
Setara Buruh Kerja Dua Bulan
Reporter Radio R2B Rembang, Musyafa mengungkapkan apapun masalah yang layak untuk dikritik, sebagai wartawan yang memegang fungsi kontrol sosial, maka fungsi itu harus tetap dijalankan.
“Saya belum lama ini menyoroti tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan DPRD Rembang yang saya anggap tidak patut, sampai sekarang belum ada perubahan. Kali ini soal 1 berita dihargai kisaran Rp 5 Juta. Bagi saya, sangat berlebihan dan harus dikritik, meski mungkin masih ada yang bilang rendah. Tinggal dilihat dari sudut pandang mana. Tapi ingat, kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Tukang becak kalau tahu ini, bisa jadi akan menangis. Buruh pabrik yang bergaji UMR mendengar 1 berita dibayar Rp 5 Juta, waduh nggak kebayang, setara mereka bekerja 2 bulan lebih lho,” ungkapnya.
Musyafa menimpali secara pribadi dirinya mendesak pada tahun 2026, besaran anggaran yang dinilai tidak patut untuk media dihapus saja dan dialihkan untuk program kegiatan lain yang lebih prioritas bagi masyarakat.
“Saya orang asli Desa Megulung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, saya lahir dan besar di Kabupaten Rembang, saya cinta dengan kabupaten ini. Saya sebagai warga tentu berharap APBD Rembang dipakai untuk kepentingan masyarakat secara luas. Masih banyak jalan rusak, masih banyak kelas SD rusak, masih banyak warga miskin yang sedang berjuang keras untuk kehidupannya, jangan ciderai mereka dengan hal-hal yang berlebihan,” beber Musyafa.
Pada Rabu pagi (22 Oktober 2025), saya sudah mengkonfirmasi melalui chat WhatsApp dan meminta waktu wawancara langsung kepada pihak Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang.
Namun sampai Rabu siang, Kepala Dinkominfo, Gantiarto maupun Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Aprilia Hening “Sari”, belum memberikan jawaban. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya. (Musyafa Musa).
