Rembang – Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rembang menolak wacana hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu. Mereka bahkan mendorong agar PPP bergabung ke koalisi pemerintah saja.
Ketua DPC PPP Kabupaten Rembang, Zaimul Umam Nursalim menjelaskan di daerahnya, tidak ada kader yang menyuarakan hak angket pasca Pemilu.
“Kalau di sini nggak ada suara menyuarakan ini dan itu,” tuturnya.
Adik dari ulama Gus Baha tersebut berpendapat tidak perlu mengajukan hak angket, karena akan lebih baik menerima hasil Pemilu, termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Alasannya, supaya kondisi negara stabil dan kondusif.
“Sudahlah kita legowo, nggak usah mengajukan hak angket, apa sich artinya semua itu. Biar negara ini stabil, kondusif, itu lebih baik kita menerima hasil Pemilu yang sudah dilaksanakan,” terang pria yang akrab disapa Gus Umam ini.
Sarankan Koalisi
Zaimul Umam juga menilai PPP sebaiknya bergabung ke koalisi pemerintah, karena PPP tidak punya tradisi menjadi oposisi. Apalagi untuk membangun bangsa perlu kebersamaan.
“Kalau saya pribadi seneng masuk, karena kita nggak punya tradisi jadi oposisi. Apalagi kita mau membangun bangsa negara harus tetap bersatu dan itu harus masuk di pemerintahan,” tandasnya.
Menurutnya, pada bulan November mendatang, akan berlangsung Pilkada serentak. Jangan sampai mengorbankan persaudaraan, hanya karena berbeda pilihan.
“Pesta demokrasi adalah kontestasi gagasan, politik adalah permainan dinamis. Jangan menghabiskan energi, saling mencaci memaki karena beda pilihan. Kita semua punya tanggung jawab menjaga kondusivitas bangsa ini, bukan hanya tanggung jawab temen-temen TNI/Polri saja,” pungkas Gus Umam. (Musyafa Musa).
