Kemana Larinya Pajak Kendaraan Bermotor, Berubah Di Tahun 2025
Feri Sumardi, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang. (Foto atas) Kendaraan melintas di Perempatan Jaeni Rembang.
Feri Sumardi, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang. (Foto atas) Kendaraan melintas di Perempatan Jaeni Rembang.

Rembang – Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan mulai tahun 2025 mendatang akan langsung masuk ke kas daerah Pemerintah Kabupaten.

Padahal sebelumnya dikelola oleh provinsi, kemudian baru digelontorkan ke kabupaten/kota melalui dana bagi hasil.

Feri Sumardi, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang, menyampaikan masalah tersebut, hari Rabu (31/01), saat Forum Konsultasi Publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 di lantai IV Kantor Bupati Rembang.

Menurut Feri, tidak semua pajak kendaraan langsung masuk ke rekening kas kabupaten, namun besarannya mencapai 66,6 %.

“Begitu hari ini kita bayar pajak kendaraan, langsung masuk kas daerah 66,6 %, sisanya ke provinsi. Hal itu sesuai dengan hasil sosialisasi dari Pemerintah Provinsi,” tuturnya.

Perubahan tata kelola ini menyusul Undang-Undang No. 01 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

“Kami sudah melakukan langkah-langkah bersama Samsat Rembang, untuk mendukung Undang-Undang tersebut,” tandas Feri.

Dalam kesempatan itu, Feri juga membeberkan komposisi pendapatan daerah di tahun 2023 sebesar Rp 1,895 Triliun. Dari jumlah itu, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rembang mencapai Rp 342 Miliar atau hanya terealisasi 88,26 % dari target yang telah dicanangkan.

Sedangkan di tahun 2024 ini, total pendapatan daerah Rp 1,990 Triliun, salah satunya disumbangkan dari PAD yang ditargetkan akan naik menjadi Rp 388 Miliar. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan