Soal Kampus Undip, Perkiraan Bupati Rembang Meleset
Seorang warga melintas di depan kampus PSDKU Undip Rembang, Jum’at (19/01).
Seorang warga melintas di depan kampus PSDKU Undip Rembang, Jum’at (19/01).

Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan ada yang meleset dari perkiraannya, setelah tanah milik Pemkab Rembang seluas 15 hektar di sekitar GOR Mbesi Rembang diserahkan untuk pembangunan kampus Universitas Diponegoro (Undip).

Hafidz menjelaskan pada awalnya ia berharap akan banyak warga Kabupaten Rembang kuliah di kampus tersebut. Kalau warga sudah terdidik, diharapkan kelak mampu menurunkan angka kemiskinan.

“Ben rakyatku do pinter, mempercepat penurunan kemiskinan, angan-angan saya begitu,” terangnya.

Namun justru warga Kabupaten Rembang sering muncul rasa gengsi dan malu, kalau kuliah di Undip yang membuka program studi di luar kampus utama (PSDKU).

“Tidak sesuai, salah dugaan saya. Maksudku tanah tak wenehke, ben wong Rembang kuliah ning kene. Wong Bandung ae do kuliah ning kene. Sing wong kene, kok malah do isin, ngono iku lak nggregetke, hehehe,” ungkap Bupati terkekeh.

Justru mahasiswa Undip PSDKU di Rembang didominasi warga kota besar dari luar daerah, mulai Jakarta, Surabaya, Bandung, bahkan Sumatera.

“Mahasiswane wong adoh-adoh (jauh-jauh), sugih-sugih lho, ora kok cepete-cepete niki,” imbuhnya.

Menurutnya, tanah milik daerah di sebelah utara GOR Mbesi puluhan tahun menganggur. Daripada hanya untuk tempat pacaran dan menggembala ternak, sehingga pihaknya memutuskan menyerahkan kepada Undip, agar lebih bermanfaat.

Ternyata sekarang dampak ikutannya cukup bagus, karena sudah ada 600 an mahasiswa. Efek ekonomi berupa UMKM dan kost-kosan, kian banyak bermunculan.

“Sakiki arep meh nggo opo, mbok njarno ora mbok bangun-bangun. Nggo Undip ada 600 mahasiswa di sana, efek ekonomi, bakul-bakul UMKM, rumah do dinggo kost-kosan,” kata Bupati.

Abdul Hafidz membenarkan selain Undip yang memperoleh tanah milik daerah, Pemkab Rembang juga menghibahkan tanah untuk NU di sekitar Gedung Haji seluas 2,5 Hektar.

“Ini mau dibangun perguruan tinggi, 4 lantai, luar biasa. Kalau pemerintah owel, mikire 2,5 hektar kali tiga juta (rupiah) wis 75 Miliar, tapi saya nggak owel (keberatan),” lanjut Hafidz.

Kemudian tanah hibah untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kepolisian. Kalau muncul anggapan masyarakat, tanah daerah diberikan dengan mudah, Bupati memiliki alasan.

Selain asas kemanfaatan, juga memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Rembang.

“Ono sing ngomong Bupati ngawur, tanah dikak-kekno. Tanah ora digondol ae. Lagipula ini kan untuk melayani rakyat Rembang. Untuk pendidikan, nilainya lebih berharga. Daripada diumbarno, pemerintah ora kuat mbangun yo percuma. Nek ono wong sing ngamuk, tulung aku diewangi nggeh,” imbuh Hafidz tersenyum.

Sebelumnya, sempat muncul pertanyaan dari sejumlah kalangan, terkait tanah milik daerah yang diberikan kepada pihak lain.

Tanah untuk PSDKU Undip paling santer terdengar, karena warga Kabupaten Rembang sendiri tetap membayar biaya relatif cukup tinggi, apabila ingin kuliah di kampus tersebut.

“Sebenarnya pengin kuliah ke situ, tapi biayanya yang masih jadi kendala. Lha saya sebagai warga Rembang tetap berharap ada keringanan-keringanan. Tapi ya sudahlah, saya itung-itung belum memungkinkan, akhirnya pilih kuliah di kampus lain,” ujar Setiawan, remaja asal Rembang. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan