Rembang – Sebanyak 894 orang penyelenggara Pemilu dan 5 ribuan orang jatuh sakit selama Pemilu 2019, karena disinyalir pemicunya kelelahan akibat beban kerja terlalu berat, terutama saat proses penghitungan dan rekapitulasi suara.
Akankah fenomena itu sudah diantisipasi, supaya jangan sampai terulang kembali di Pemilu 2024 mendatang ?
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rembang, Musyafa Musa melontarkan pertanyaan tersebut, saat Media Gathering bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang di Joglo Hotel Fave, Selasa siang (05 Desember 2023).
“Apalagi seingat saya di Kabupaten Rembang juga ada 2 korban penyelenggara Pemilu 2019 lalu yang meninggal dunia. Meski meninggalnya karena kecelakaan lalu lintas, tapi ada pula yang mengaitkan, kemungkinan korban juga merasa kecapekan saat itu. Soalnya rekapitulasi suara sampai dini hari,” ujarnya.
Musyafa mendukung program digitalisasi untuk memudahkan dan mempercepat kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS.
“Saya mendengar sudah ada aplikasi Si Rekap, alhamdulillah, semoga ini memudahkan penyelenggara secara berjenjang, dari tingkat TPS hingga kabupaten dan yang terpenting datanya akurat,” imbuh Musyafa.
Ketua KPU Kabupaten Rembang, M. Ika Iqbal Fahmi membenarkan proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 dibuat lebih ringkas oleh KPU RI.
“Kalau yang lalu petugas KPPS merekap sampai berkali-kali. Yang ini nanti tidak seperti itu,” bebernya.
Komisioner KPU Rembang, Moh. Zaenal Arifin memperinci begitu penghitungan suara selesai, dituangkan dalam formulir C Hasil. Setelah itu difoto dan akan masuk aplikasi rekapitulasi (Si Rekap).
“Temen-temen KPPS dilatih untuk mengoperasikan smart phone, soalnya Si Rekap ini berbasis android. Datanya dikirim ke server KPU. Jadi kalau rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak manual lagi. Tinggal mencocokkan saja. Akhir-akhir ini, Si Rekap terus digaungkan KPU pusat,” terangnya.
Pria warga Desa Jatimudo Kecamatan Sulang ini menambahkan bimbingan teknis (Bimtek) pada Pemilu 2024 dilakukan setingkat lebih tinggi oleh satuan atasnya.
Semisal Bimtek Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang semula ditangani KPU, sekarang diambil alih langsung oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian Bimtek PPS tingkat desa oleh KPU Kabupaten Rembang, padahal dulu cukup PPK. Sedangkan KPPS di tingkat TPS nantinya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Hal ini belum pernah terjadi di Pemilu 2019, harapannya nanti dari sisi teknis dan regulasi, akan berjalan lebih baik,” pungkasnya.
Dalam Media Gathering kali ini, jajaran KPU Kabupaten Rembang dan awak media sepakat untuk meningkatkan jalinan kerja sama, sehingga perkembangan akses informasi seputar Pemilu bisa lebih cepat diterima masyarakat. (Musyafa Musa).
