Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang sudah mengalokasikan anggaran Rp 36 Miliar, untuk menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan besarnya kebutuhan dana Pilkada, tentu mengurangi belanja pemerintah untuk kepentingan masyarakat, termasuk infrastruktur.

“Itu mengurangi belanja kita untuk masyarakat. Total 36 Miliar, kan sudah ada tahap kemarin dan sisanya nanti di tahun 2024, aman kalau itu,” tuturnya.

Hafidz membenarkan komposisi anggaran di tahun 2024 yang merupakan tahun politik akan lebih berat lagi, ketimbang tahun 2023 ini.

Apalagi banyak sektor pendapatan turun, karena dipicu sejumlah sebab. Mulai dari aturan biaya uji KIR kendaraan yang digratiskan, sehingga potensi pendapatan sekira Rp 1,5 Miliar hilang, kemudian sektor pendapatan dari kelautan perikanan juga menurun, akibat aktivitas melaut semakin sepi. Belum lagi sektor pertambangan turut melemah.

“Kalau belanja didorong untuk naik, sementara pendapatannya ini kurang, pasti masalah. Oleh karena itu perlu kebersamaan dan satu pemahaman, saya kira nggak hanya di Rembang, tapi di mana-mana. Apalagi kalau bicara dunia, pengaruh dari perang Israel-Palestina ini luar biasa, Ukraina dan Rusia belum selesai,” imbuh Hafidz.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, M. Ika Iqbal Fahmi menyebut pihaknya menerima alokasi dana hibah sebesar Rp 28 Miliar untuk Pilkada.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto mengatakan dana hibah dari Pemkab untuk Pilkada mencapai Rp 6 Miliar.

Sesuai tahapan, Pilkada serentak rencananya berlangsung tanggal 27 November 2024. (Musyafa Musa).