Rembang – Pihak Pemerintah Kabupaten Rembang sudah mengusulkan keringanan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil bersih tangkapan ikan.

Jika awalnya ditetapkan 10 % untuk kapal di atas bobot 60 Gross Ton (GT), Pemkab Rembang berharap bisa diturunkan menjadi 3 %.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz beralasan kalau masih 10 %, menurutnya nelayan keberatan.

“Nggak hanya nelayan kapal besar, di bawah 60 GT juga ikut terdampak,” ungkapnya.

Hafidz belum mengetahui bagaimana perkembangan usulan tersebut, karena kewenangan pemerintah pusat untuk memutuskan.

“Atas keluhan nelayan, sudah kita usulkan PNBP hasil tangkapan diturunkan 3 %, saya belum tahu perkembangannya berapa. Tapi yang jelas kalau kena 10 %, nelayan kita keberatan,” kata Hafidz.

Tokoh nelayan di Desa Tasikagung, Rembang, Kadromi menjelaskan hingga saat ini PNBP 10 % masih berlaku.

“Belum ada perubahan. Belum lagi ini banyak nelayan yang juga kena tambahan pembayaran,” keluhnya, Minggu (05/11).

Padahal nelayan sudah menghadapi beban kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) solar industri, perbekalan melaut membengkak dan anjloknya harga ikan. Umumnya saat ini, nelayan masih berusaha bangkit pasca pandemi Covid-19.

“Nelayan pusing ini mas, pegang kepala semua. PNBP bukannya turun malah naik, harga ikan juga anjlok, harga solar industri juga naik terus,” kata Kadromi.

Kadromi menimpali kapal nelayan melaut, bisa menutup biaya perbekalan dan kelebihannya masih bisa dibagikan kepada para anak buah kapal (ABK), sudah sangat bagus.

“Dapat hasil lebih saja untuk dibagi ke ABK, sudah alhamdulillah. Waduh, parah ini,” ucapnya.

Kadromi sepakat dengan usulan Pemkab Rembang besaran PNBP diturunkan menjadi 3 %.

“Semoga ada win-win solution,” pungkas Kadromi. (Musyafa Musa).