Rembang – Adanya ketimpangan antara pendapatan dan belanja pada APBD Kabupaten Rembang tahun 2023, disebabkan sejumlah faktor. Sebagai gambaran, komposisi APBD Rembang 2023, terdiri dari pendapatan Rp 1,9 Triliun, sedangkan belanja Rp 2,037 Triliun.
Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan menjelaskan pada saat awal-awal pembahasan di forum rapat anggaran, terungkap penyebab pertama karena sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) ditetapkan mencapai Rp 171 Miliar.
Namun setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Mei 2023, hanya ada Silpa Rp 28 Miliar, sehingga antara prediksi dan kenyataan, kekurangannya mencapai Rp 143 Miliar.
“Anggap saja Silpa itu saldo. Waktu itu 2022 kita prediksi segitu, tapi pasca audit BPK yang hasilnya turun bulan Mei 2023, hanya ada Rp 28 Miliar, kan terpaut kekurangannya besar sekali, “ ujarnya.
Ditambah lagi banyak dinas/instansi yang belum menganggarkan kebutuhan rutin selama 1 tahun penuh, sehingga menambah beban defisit.
“Misal untuk membayar listrik dan air, hanya dianggarkan 10 bulan. Masih kurang 2 bulan, itu menambah beban akhirnya, “ kata Ridwan.
Penyebab lain, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rembang meleset. Ia mencontohkan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI), kekuatan maksimal Rp 10 Miliar, ditarget Rp 15 Miliar.
“Kemudian sektor-sektor lain, PAD nya juga tidak sesuai target. Total dapat berapa, kita masih menunggu, “ ungkapnya.
Faktor berikutnya, dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat menurun. Itupun muncul ketentuan baru Peraturan Menteri Keuangan, penggunaannya jauh lebih ketat. Padahal sebelumnya tergolong fleksibel.
“Jadi seperti sudah ada wadahnya, anggaran ini ya untuk kegiatan ini, tidak bisa dipakai ke sektor lain. Kalau dulu, DAU bisa dipakai untuk lintas kegiatan, “ terang politisi asal Desa Kebloran Kecamatan Kragan ini.
Ridwan menambahkan guna mengatasi masalah tersebut, pihaknya sedang menunggu upaya Pemkab merefocusing atau rasionalisasi anggaran. Di DPRD Rembang sendiri sudah melakukan penghematan hingga Rp 8,1 Miliar.
“Penghematan belanja menjadi yang terpenting. Apalagi banyak dinas/instansi yang diuber-uber pihak ketiga, karena kegiatan sudah selesai, tapi belum dibayar. Kasus seperti itu banyak, kemarin kita hitung sampai hampir Rp 80 Miliar, “ bebernya.
Dihubungi terpisah, Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengungkapkan turunnya PAD, berkaitan erat dengan situasi perekonomian.
Contohnya, banyak nelayan tidak melaut, karena terbebani besarnya pajak. Hal ini berimbas pada penurunan retribusi TPI.
“4 sampai 5 bulan nelayan nggak melaut, karena beban pajak. Nelayan nggak mampu membayar, lebih baik nggak berangkat. Yang kita targetkan dari retribusi TPI jadi kurang, “ urai Hafidz.
Faktor lain terjadi di sektor pertambangan Golongan C. Pabrik semen yang semula mengambil bahan tambang dari masyarakat, tetapi sekarang sudah tidak lagi.
“Itu per bulan 60 Ribu ton, kan pajaknya cukup tinggi, sekarang sudah nggak ada. Kondisi-kondisi seperti itu akhirnya mempengaruhi pendapatan mas, “ ucapnya.
Hafidz menimpali kondisi penyesuaian APBD akibat perubahan aturan seperti saat ini, tidak hanya dialami Kabupaten Rembang, tetapi juga terjadi di banyak daerah.
“Intinya kalau pendapatan kurang, belanjanya ya dikurangi. Proses terus berjalan. Kita kan tidak boleh mengambil sumber dari lintas anggaran. Misal kegiatan ini sumbernya dari PAD, ya dari PAD, nggak boleh ambil dari DAK (dana alokasi khusus). Begitu juga DAU. Makanya ini rodo kelimpungan ya karena itu, tapi saya optimis akan terselesaikan, “ tandas Bupati. (Musyafa Musa).
