Rembang – Sejumlah tokoh partai politik yang duduk di DPRD Rembang memastikan tidak ada niat untuk melengserkan Bupati Rembang, Abdul Hafidz, sebagai buntut ketidakstabilan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.
Narasi pemakzulan kali pertama dilontarkan oleh sebuah akun di media sosial Facebook.
Supriyadi Eko Praptomo, Wakil Ketua DPRD Rembang dari Partai Nasdem menjelaskan jangankan pelengseran atau pemakzulan, upaya hak interpelasi saja belum terbersit.
“Tidak ada wacana kesana sebenarnya, sama sekali tidak ada. Yang ada ayo kita noto Rembang bareng-bareng, “ kata Supriyadi, Selasa (29 Agustus 2023).
Ia menilai DPRD hanya ingin memperoleh keterbukaan dari Pemkab, masalah yang terjadi seperti apa, sehingga bisa mencari solusi bersama-sama.
“Artinya dewan tidak pengin menang-menangan, itu nggak, tiap kali pembahasan anggaran kan terbuka, selalu disampaikan ke temen-temen media. Sebenarnya kita juga malu, kalau Rembang diberitakan carut marut, “ ujar Supriyadi.
Wakil Ketua DPRD Rembang dari PDI Perjuangan, Ridwan juga melontarkan hal yang sama. Ridwan menganggap wacana pemakzulan terlalu jauh, karena hari-hari ini pihaknya fokus bagaimana APBD bisa sehat.
“Alah mas opo iku, pemakzulan bekakas opo to. Kalau bicara pemakzulan sama dengan bicara melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sama saja begitu kurang lebih. Kita berpikir bagaimana APBD bisa sehat, fokus kita di situ, “ tandasnya.
Ketua DPD PKS yang juga duduk sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Rembang, Agus Sutrisno justru tertawa saat ditanya isyu pemakzulan, karena baru mendengar kabar tersebut.
Pihaknya tidak ingin melebar kemana-mana, tetapi ingin fokus mengawal APBD agar ada percepatan untuk menjalankan kegiatan, sehingga tidak merugikan masyarakat.
“Fokus dandani APBD, kasihan masyarakat kalau tidak segera didandani. Jangan sampai pelayanan tersendat, kita fokus di sana lah, nggak kemana-mana. Problem defisit diatasi. Kalau ada pergeseran kan jelas, mana yang dilaksanakan, mana yang ditunda, jadi cetho gitu lho, “ terang Agus.
Lalu bagaimana tanggapan Bupati Rembang, Abdul Hafidz terkait isyu pelengseran ? Hafidz menanggapi santai, meski sempat mendengar kabar itu.
“Ngono iku ora ono mas, santai ae, ora ono masalah, itu dagangan politik saja. Ndak ada yang salah, yang salah mana. Nggak usah ditanggapi, karena nggak akan terjadi gitu lho mas, “ kata Hafidz.
Hafidz menimpali dari sisi pelayanan masyarakat masih berjalan seperti biasa, termasuk pembangunan jalan di sejumlah ruas.
“Dalan yo tak bangun, Pamotan – Clangapan 10 Miliar, Lasem sampai Jape, Jape sampai Banyuurip, Jape – Pamotan, Kalitengah sampai Dadapan kita bangun dengan anggaran 18 Miliar, kemudian Tulung sampai Gayam kita cor semua. Ini jalan Sarang, Pulo kita mulai lagi. Kalau masyarakat kan ndak ada apa-apa to mas, “ imbuhnya.
Bahkan Bupati mengutip hasil survei kepuasan masyarakat yang direlease oleh salah satu kampus di Rembang, 82 % masyarakat merasa puas atas pelayanan pemerintah.
“Survei melibatkan 4.200 responden, 82 % puas kok mas. Itu obyektif dan ilmiah, tidak ada kepentingan politik, “ beber Hafidz.
Manakala APBD 2023 terjadi defisit, menurutnya hal itu disebabkan pendapatan yang tidak sesuai target. Faktornya pun beragam, mulai di tingkat lokal maupun pengaruh kebijakan dari tingkat pusat.
Pemkab sedang berupaya melakukan rasionalisasi anggaran, untuk menutupi defisit tersebut.
“Karena pendapatan kurang, jadi belanjanya harus dikurangi. Masalahnya kan itu saja to mas, tapi kan terus dipolitisasi seolah-olah ini seperti akan kiamat gitu lho mas, “ pungkasnya. (Musyafa Musa).
