Area Relokasi Mulai Dibersihkan, Pemkab Diminta Cepat Lakukan Pembangunan
Sosialisasi kajian dan penanganan bencana tanah gerak, di Balai Desa Sumberjo, Rabu pagi.
Sosialisasi kajian dan penanganan bencana tanah gerak, di Balai Desa Sumberjo, Rabu pagi.

Rembang – Pemerintah Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang Kota berharap pembangunan rumah sederhana untuk warga terdampak bencana tanah amblas di Dusun Grajen, bisa secepatnya dimulai.

Saat sosialisasi kajian dan penanganan bencana tanah gerak, di Balai Desa Sumberjo, Rabu (01/03) pagi, Kepala Desa Sumberjo, Slamet “Kamiks” Rahayu menjelaskan 2 hektar lahan yang disiapkan Desa sebagai area relokasi di kawasan Bong Cino (bekas pemakaman tionghoa), masih dalam proses pembersihan.

“Ini masih kita bersihkan, pohon – pohon ditebangi. Setelah itu kita datangkan alat berat untuk meratakan tanahnya,” ujarnya.

Menurutnya, proses penyiapan lahan membutuhkan waktu sekira 2 hari. Ia berharap cuaca mendukung, sehingga pekerjaan tidak terhambat.

“Kalau cuaca cerah paling 2 hari selesai. Kami harap pemkab sudah bersiap melakukan pembangunan. Syukur – syukur sebelum lebaran jadi,” ungkap Kamiks.

Faidzin, ketua RW 06 Desa Sumberjo, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengeluhkan minimnya komunikasi pegawai dari provinsi dengan pemerintah desa maupun warga sekitar, saat melakukan survei ke lokasi. Hal itu memunculkan perbedaan data, antara fakta dilapangan dengan yang dilaporkan ke Pemkab Rembang.

“Kemarin ESDM provinsi datang nggak ngasih kabar. Tau – tau kok mobil plat merah sudah jalan keluar kampung. Mau kita ajak keliling ke titik – titik yang terdampak katanya data sudah cukup,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang, Agus Salim menuturkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah memang sudah dilaporkan ke Pemkab Rembang.

Namun apabila ada data – data yang masih kurang atau tidak benar, akan dikomunikasikan lagi.

“Iya ini sudah dilaporkan Pak Bupati hasil kajiannya. Kalau masih ada data yang kurang, nanti coba kita konfirmasi lagi dengan provinsi,” terang Agus.

Dari hasil kajian, kawasan tersebut dianggap tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, karena struktur tanahnya tidak stabil. Oleh karenanya Pemkab memilih untuk melakukan relokasi.

“Yang jelas dari hasil kajiannya seperti itu. Dulu juga sudah pernah ada rumah warga yang amblas tapi nggak sebanyak sekarang,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi terkini, dari total 14 rumah warga yang terdampak bencana tanah amblas, hanya 11 kepala keluarga (KK) yang diusulkan untuk direlokasi. Hal itu merupakan keputusan bersama setelah dilakukan Musyawarah Desa (Musdes). (Wahyu Adhi).

News Reporter

Tinggalkan Balasan