Pegawai Negeri Boleh Tidak Merangkap Jadi Penyelenggara Pemilu, KPU Rembang Beberkan Data
Komisioner KPU Kabupaten Rembang, Zaenal Abidin.
Komisioner KPU Kabupaten Rembang, Zaenal Abidin.

Rembang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang memastikan pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) boleh merangkap menjadi badan Adhoc penyelenggara Pemilu.

Seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), termasuk penyelenggara Pemilu di luar negeri.

Hal itu untuk menyanggah kabar yang sempat beredar di tengah masyarakat bahwa pegawai negeri dilarang menjadi badan Adhoc penyelenggara Pemilu.

Komisioner KPU Kabupaten Rembang, Zaenal Abidin mengatakan harus dibedakan antara badan Adhoc dengan komisioner.

Badan Adhoc dibentuk ketika tahapan Pemilu sudah berjalan, sehingga status masa kerjanya lebih singkat. Berbeda dengan komisioner yang bersifat tetap selama 5 tahun.

Saat menjadi Badan Adhoc, pegawai negeri tidak perlu diberhentikan sementara. Namun begitu menduduki komisioner, yang bersangkutan tetap pegawai negeri, tapi diberhentikan sementara.

“Pegawai negeri boleh menjadi komisioner, apalagi sebagai badan Adhoc, sesuai aturan tidak masalah. Kami tegaskan di sini tidak ada larangan. Hal itu sudah tertuang dalam Peraturan KPU No. 05 tahun 2022 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, ” terangnya.

Apalagi belakangan ini juga ada surat dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri perihal dukungan dan fasilitasi Pemda dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kementerian Dalam Negeri bahkan sudah meminta Gubernur, Bupati dan Walikota memberikan izin bagi ASN untuk mendaftar sebagai PPK, PPS, KPPS dan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), khususnya apabila tidak ada pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi syarat dan memiliki kapasitas.

“Terutama bagi daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Artinya, dari sisi Undang-Undang ASN pun membolehkan bapak ibu pegawai negeri menjadi badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, “ tandas Abidin.

Menurut data KPU Kabupaten Rembang, di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terdapat dua orang pegawai negeri. 1 personil di PPK Sedan dan 1 personil di PPK Sluke. Sedangkan untuk PPS, saat ini masih proses seleksi dan tahapannya memasuki tes wawancara.

Pihak KPU Kabupaten Rembang menekankan pegawai negeri yang merangkap menjadi penyelenggara Pemilu, mampu membagi waktu.

“Yang penting komitmen mereka, bisa membagi waktu antara tugas-tugas instansi dan penyelenggara Pemilu, “ pungkasnya. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *