Rembang – Mayoritas nelayan kapal besar di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, hari Rabu (11 Januari 2023) berhenti melaut.
Mereka yang dulunya lebih dikenal dengan nelayan cantrang, tapi kini beralih menggunakan alat tangkap jaring jarik berkantong, memilih menggelar aksi demo, menentang sejumlah kebijakan pemerintah.
Peserta aksi berjalan kaki dari Pelabuhan Tasikagung, menuju DPRD Rembang, sambil membawa beragam poster tuntutan. Kondisi jalur Pantura di depan gedung dewan berubah menjadi lautan manusia, sehingga tidak memungkinkan dilewati arus kendaraan.
Lalu lintas dari arah Semarang maupun arah Surabaya, dialihkan menuju jalur alternatif.
Dalam orasinya, koordinator aksi demo, Lestari Priyanto menyatakan 6 tuntutan nelayan, diantaranya mendesak bahan bakar minyak (BBM) industri khusus nelayan dengan harga lebih murah, menolak pemberlakuan pajak 10 % dari hasil tangkapan ikan, karena angka itu mencekik leher. Mereka menghendaki pajak hanya 3 % saja.
“Kami nelayan bukan sapi perah, “ teriak Lestari.
Tuntutan berikutnya, menolak sanksi denda administrasi 1.000 %, menolak pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur, meminta penerbitan Perda perlindungan nelayan terkait transaksi keuangan di tempat pelelangan ikan (TPI).
Selain itu, nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan Selatan hingga Selat Makassar, karena area tersebut banyak ikan.
Sejauh ini nelayan jaring tarik berkantong dibatasi WPP-nya di perairan Natuna dan area 712 atau laut sebelah utara Jawa.
Lestari mengeluhkan sudah banyak kapal dari Jawa Tengah yang dibakar di perairan Kalimantan oleh nelayan setempat. Namun pemerintah, seolah-olah seperti membiarkan saja.
“Tidak hanya terjadi 1 kali, pemerintah hanya diam, seolah-olah mendukung gerakan mereka. Kenapa KKP (Kementerian Kelautan Dan Perikanan) diam saja, “ tuturnya.
Demo dijaga ketat oleh aparat kepolisian yang menghadang di pintu masuk gedung DPRD.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz turun langsung menemui para pendemo. Bupati menyatakan semua kebijakan tersebut berasal dari pemerintah pusat. Namun ia memastikan siap mendampingi perwakilan nelayan Rembang, untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat.
“Jangan menyudutkan ya, kita bersama-sama, karena ini keputusan dari pemerintah pusat. Kamipun tidak punya kewenangan bergerak, kalau tidak dengan jenengan. Kami minta perwakilan, didata siapa yang akan mendampingi saya bersama DPRD ke pemerintah pusat, “ kata Hafidz.
Bupati Rembang juga menandatangani surat pernyataan tertulis, sebagai bentuk dukungan kepada nelayan.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Rembang, Bisri Cholil Laquf. Gus Ipul, demikian panggilan akrabnya menjelaskan bola ada di tangan pemerintah pusat.
Solusi terbaik, perwakilan nelayan didampingi DPRD dan Pemkab Rembang, dijadwalkan berangkat ke Jakarta.
“Saya sudah memahami keinginan saudara. Kita punya komitmen untuk membicarakan ini ke pusat. Kita tidak hanya janji, nelayan menyumbang pendapatan terbesar, jadi harus diperjuangkan, “ tandasnya.
Setelah mendapatkan tanggapan semacam itu, massa nelayan akhirnya membubarkan diri. (Musyafa Musa).
