Berkaca Pada Pilkada 2020, Ada 10 Oknum ASN Dijatuhi Sanksi!! “Semoga Kedepan Tidak Terjadi Lagi…”
Kantor Bupati Rembang.
Kantor Bupati Rembang.

Rembang – Netralitas pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu fokus pengawasan, ketika tahapan Pemilu serentak 2024 mulai bergulir seperti sekarang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto menjelaskan jika berkaca pada pengalaman Pilkada tahun 2020 lalu, ada 15 orang oknum pegawai negeri yang diklarifikasi.

10 orang diantaranya terbukti melanggar, kemudian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk mendapatkan sanksi.

“Ada 15 orang kami klarifikasi, terbukti 10 pada saat Pilkada kemarin, “ terangnya.

Totok mengamati masyarakat yang menyampaikan informasi tentang dugaan pelanggaran netralitas ASN, mayoritas tidak mau menjadi pelapor. Ketika menghadapi semacam itu, Bawaslu tetap akan memproses sebagai temuan, untuk dilaporkan kepada KASN.

“Mayoritas informasi diperoleh, kami diinbox, kami dijapri, tanpa mereka mau menjadi pelapor. Daripada kami dilaporkan ke DKPP, ya kami proses menjadi temuan. Kalau memang terbukti, kami teruskan ke KASN, “ tandas Totok.

Hasil sanksi yang dijatuhkan ke oknum ASN bervariasi. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun sebanyak 8 orang, kemudian penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun ada 1 orang dan sanksi moral menyampaikan pernyataan secara terbuka ada 1 orang.

“Jenis pelanggaran paling banyak adalah foto bersama isteri calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan pose mengacungkan jari, “ ucapnya.

Totok menimpali selain netralitas ASN, pihaknya juga memantau sejumlah tahapan lain yang saat ini sedang dan akan bergulir. Mulai data pemilih, verifikasi partai politik, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, sampai pada penetapan hasil.

“Nah pada tahapan-tahapan tersebut, bukan tidak mungkin ada pelanggaran netralitas pegawai negeri, TNI/Polri maupun netralitas penyelenggara Pemilu. Ini yang harus kita awasi bersama-sama, “ bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin berpendapat sekarang sudah ada sistem seleksi bagi ASN untuk menduduki sebuah jabatan, sesuai kemampuan kompetensi, tanpa ada dominasi intervensi politik.

“ASN tidak perlu kesana kemari masuk ranah politik, karena politik sudah ada jalurnya sendiri melalui proses politik. ASN memiliki hak pilih, tapi tetaplah independen dan netral, “ ujarnya.

Fahrudin menimpali ketika pemimpin daerah akan berganti, birokrasi jajaran pegawai negeri sudah sepatutnya fokus saja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Apabila terjadi ketidaknetralan, sanksi hukumannya berat, bisa juga masuk ranah pidana. Semoga kedepan tidak terjadi lagi, “ tegas Fahrudin.

Meski sudah berulang kali mengingatkan melalui surat edaran tertulis, namun pihaknya memastikan masalah netralitas ASN tetap menjadi fokus perhatian.

“Kita akan buat lagi surat edaran mengenai hal itu, “ pungkasnya. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan