Rembang – Adanya monitoring dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Pemerintah Kabupaten Rembang mempercepat penyelesaian sertifikat tanah aset daerah.
Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Rembang, Agus Salim menjelaskan semula kegiatan tersebut ditargetkan selesai dalam rentang waktu 5 tahun.
Namun karena masalah ini menjadi perhatian KPK, sehingga ingin dituntaskan dalam waktu secepat-cepatnya.
“Kalau bisa tahun 2023, selesai semua, “ ungkapnya.
Aset milik daerah yang belum bersertifikat, paling banyak adalah ruas jalan.
“Jalan antar kecamatan, jalan kabupaten, yang paling banyak itu, “ beber Agus.
Pejabat warga Perumahan Sumber Mukti Indah Sumberjo, Rembang ini menimpali penyertifikatan jalan merupakan langkah penting, supaya aset daerah tidak diklaim kepemilikannya oleh pihak lain.
Apalagi jalan-jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, menurutnya perlu dipastikan statusnya.
“Sertifikat merupakan alat bukti hak atas kepemilikan. Biasanya yang menjadi kendala yakni jalan kita berhimpitan dengan area Perhutani. Jadi kadang belum ada kepastian, jalan kabupaten apa milik Perhutani. Kira-kira ada 6 kecamatan untuk diselesaikan, “ tandasnya.
Setelah jalan kabupaten selesai disertifikatkan, nantinya baru beralih ke penyertifikatan aset rumah dinas, sekolah maupun gedung-gedung milik Pemkab Rembang.
Ia mengakui masih banyak tanah yang ditempati gedung sekolah SD, ternyata milik warga perorangan.
“Kata ahli warisnya, dulu bapak saya minjemin lahan sama pemerintah, tapi sampai sekarang nggak ada ganti ruginya. Semisal di Kelurahan Tanjungsari, Rembang. Hal-hal seperti itu, perlu diclearkan dulu, “ imbuh Agus.
Jumlah aset yang menjadi sasaran penyertifikatan ditaksir mencapai 1.000 an bidang.
Tahun ini, ditargetkan mampu menyelesaikan 540 bidang dan tahun 2023 sebanyak 300 an bidang.
“Kalau tahun ini yang 540 bidang itu, sudah hampir selesai. Kita teruskan lagi tahun depan, “ pungkasnya. (Musyafa Musa).
