

Rembang – DPRD Rembang melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kilo gram, karena beberapa kali muncul keluhan dari masyarakat adanya kelangkaan.
Anggota Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Rembang, Basirun menjelaskan pihaknya menggelar pantauan ke beberapa pangkalan elpiji 3 Kg, guna mengetahui kondisi riil di lapangan.
Menurut informasi yang diperoleh, jumlah pasokan sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun pertanyaannya, kenapa barang menjadi cepat habis, setelah sampai ke tingkat pangkalan.
“Menurut hitung-hitungan keekonomian, mestinya itu cukup. Kalau kita bicara pangkalan elpiji yang resmi gitu ya. Soalnya kalau sudah dijual oleh toko-toko yang bukan pangkalan resmi, harganya kan sudah beda, “ tuturnya.
Saat Sidak, Basirun menambahkan pihaknya menyerap keinginan pemilik pangkalan elpiji.
Ada yang menyampaikan stok kiriman cukup, namun sebagian meminta tambahan barang. Tapi menurutnya, selama elpiji subsidi digunakan sesuai peruntukan oleh warga yang berhak menerima subsidi, tidak akan bermasalah.
Kedepan, kendala ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang, sehingga potensi penyalahgunaan dapat semakin ditekan.
“Pas kami cek salah satu pangkalan di Desa Waru, Rembang misalnya, stok dapat 40 tabung per Minggu. Tapi bilangnya masih kurang, itu versi dari pemilik pangkalan ya. Cuman kita mendorong kepada pangkalan agar pembeli elpiji subsidi benar-benar bisa disaring agar tepat sasaran. Jangan asal yang penting laku saja. Kalau orang kaya pakai, kasihan nanti warga yang berhak terima subsidi. Nggak dapat barang, harus beli non subsidi, jadinya lebih mahal, “ imbuh Basirun.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Rembang, Mochamad Mahfudz menegaskan kesadaran masyarakat dalam pemakaian elpiji 3 Kg, sangat berperan dalam lingkaran distribusi. Apabila merasa tidak berhak, sebaiknya mereka sudah beralih memakai gas non subsidi.
“Di pasaran kita membutuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri, tanpa itu sulit kita mengawasi setiap saat. Soalnya banyak sekali tingkat rumah tangga yang menggunakan tabung 3 Kg, keluarga mampu maupun tidak, “ tandasnya.
Meski demikian, secara kontinyu tim gabungan Pemkab Rembang tetap melakukan operasi, fokusnya lebih pada mendeteksi penyalahgunaan gas elpiji subsidi, termasuk pengoplosan.
“Di tataran penegakan, kita sudah sering kali mengimbau dan menyosialisasikan. Tapi kembali lagi ke masyarakat seperti apa. Misal keluarga mampu pakai subsidi kita tindak, cenderung akan timbul masalah baru lagi, “ terang Mahfudz.
Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, Kabupaten Rembang selama tahun 2022 ini memperoleh kuota tabung elpiji 3 Kg sebanyak 17.884 Metrik Ton atau setara dengan 5,7 juta tabung. Elpiji subsidi tersebut disalurkan oleh 9 agen. (Musyafa Musa).