Bunga 0 % Dan Tanpa Agunan, Kenapa Pinjaman Lunak Usaha Mikro Serapannya Rendah ??
Seorang penjual jajan keliling tidur di pinggir Embung Rowo Setro Rembang.
Seorang penjual jajan keliling tidur di pinggir Embung Rowo Setro Rembang.

Rembang – Komisi II Bidang Ekonomi Dan Keuangan DPRD Rembang menemukan sejumlah faktor yang mengakibatkan dana pinjaman lunak kepada usaha mikro di Kabupaten Rembang, serapannya masih rendah. Meski pinjaman tersebut dengan bunga 0 % dan tanpa agunan.

Anggota Komisi II DPRD Rembang, Gunasih, hari Senin (18 Oktober 2021) menjelaskan saat awal program itu bergulir, memang ada syarat bagi penerima pinjaman lunak harus sudah mengantongi izin melalui sistem Online Single Submission (OSS). Tujuannya, supaya Pemkab Rembang memiliki data.

“Kalau kedepan ada program bantuan lagi, Pemkab punya data. Tujuannya begitu, “ kata Gunasih.

Namun ternyata muncul kendala, pelaku usaha enggan mengurus izin, karena pinjaman lunak maksimal hanya Rp 5 Juta. Namun harus repot-repot mengajukan izin. Komisi II kemudian menyarankan pengurusan OSS dibantu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM. Mengingat, banyak pelaku usaha yang masih gagap teknologi (Gaptek).

“Ada pula email sama password. Nuwun sewu, temen-temen UMKM masih banyak yang Gaptek. Apalagi bagi yang sudah berumur, “ imbuhnya.

Faktor lain, ternyata sebagian pelaku usaha sudah menerima pinjaman lunak dari program lain, termasuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pusat. Kalau sudah seperti itu, mereka tidak boleh lagi memperoleh pinjaman lunak atau dilarang doble.

“Soalnya ini kan sama-sama untuk mengurangi dampak akibat pandemi ya. Kebetulan dari provinsi dan pusat ada program juga, “ beber politisi Partai Demokrat dari Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke ini.

Gunasih menyarankan program pinjaman lunak yang disalurkan melalui PT BKK Lasem ini dievaluasi. Kalau memang sejumlah faktor tersebut membuat serapan rendah, ia setuju jika dipermudah.

Misal syarat izin OSS ditiadakan, besaran pinjaman maksimal dinaikkan tidak hanya Rp 5 Juta, serta bagi penerima pinjaman program sumber lain yang sudah selesai tanggungannya, memungkinkan bisa mengajukan pinjaman lunak ke BKK Lasem.

Tujuannya, supaya alokasi yang tersedia dapat terserap, lebih cepat mengangkat perekonomian. BKK Lasem menyiapkan dana pinjaman sebesar Rp 53 Miliar. Sedangkan untuk bunga dan biaya administrasi sudah ditanggung lewat anggaran Pemkab Rembang Rp 6,6 Miliar.

“Eman-eman, uang sudah ada di BKK Rp 53 Miliar. Untuk peminjam nggak perlu mikir bayar bunga dan biaya administrasi, soalnya Pemkab sudah mengucurkan dana Rp 6,6 Miliar. Jadi kalau memang ada kendala, syarat-syarat itu dihilangkan ndak apa-apa menurut saya. Yang penting dana ini bergulir, “ tandas Gunasih.

Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Dinas Indagkop UMKM Kabupaten Rembang, Ida Hayu Megayati ketika diminta tanggapannya mengatakan selama ini pihaknya sebatas menerbitkan surat keterangan yang bersangkutan (usaha mikro-Red) sudah terdaftar dalam data base UMKM.

“Kalau kendala penyaluran, yang tahu ya BKK, karena mereka yang mroses sesuai dengan analisa kelayakan perbankan, “ ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT BKK Lasem, Suwarno menyebut sasaran pelaku usaha mikro sebanyak 11 ribuan. Sampai dengan 30 September 2021, total realisasi Rp 12.215.500.000, dengan jumlah 2.510 rekening.

“Sampai 16 Oktober 2021, total realisasi Rp 13.057.500.000, dengan 2.682 rekening, “ beber Suwarno.

Suwarno membenarkan salah satu kendala yang dihadapi cukup banyak pelaku usaha sudah menjadi sasaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Kalau sudah dapat, ya ndak bisa menerima pinjaman lunak ini, “ pungkasnya. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *