Rembang – Seorang kepala desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berani menyanggah pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
Awalnya, sang menteri yang hadir di Pendopo Museum Kartini Rembang, hari Jum’at (17 September 2021) dalam sambutannya menyatakan Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 mendatang.
Abdul Halim memperinci kemiskinan ekstrim misalnya sudah miskin, penyandang disabilitas, tidak punya sanak saudara dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Kalau sudah menemukan tipe warga seperti ini, negara harus hadir.
“Kita nggak bisa berpikir tentang pemberdayaan, tapi bagaimana negara harus hadir, karena ini menjadi amanat konstitusi UUD 1945, “ tandasnya.
Abdul Halim menambahkan pemerintah mempunyai strategi menuntaskan kemiskinan ekstrim, diantaranya mengurangi pengeluaran warga miskin. Caranya pemerintah menanggung biaya kesehatan, biaya sekolah anaknya, kebutuhan makan, serta meningkatkan perlindungan sosial melalui sejumlah bantuan.
Menurut Menteri yang juga kakak dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar ini, kalau kebijakan tepat sasaran, ia optimis Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim pada tahun 2024.
“Ada BST, BLT, PKH. Kalau bisa simultan dan tepat sasaran, saya optimis bisa terbebas. Nah kalau kemiskinan ekstrim sudah bebas, baru kita memikirkan kemiskinan yang tidak ekstrim, “ imbuh Abdul Halim.
Pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tersebut, menuai sanggahan dari Kepala Desa Tlogomojo, Rembang yang juga Ketua Paguyuban Kades se Kecamatan Rembang Kota, Nurcholis alias Temok.
Dalam sesi tanya jawab secara virtual, Nurcholis menyampaikan bagaimana mau menurunkan angka kemiskinan ekstrim, kalau ternyata belakangan ini banyak sekali pemangkasan penerima bantuan sosial maupun BPJS Kesehatan yang justru menimpa warga miskin ekstrim, termasuk kaum disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kalau kondisi ini berlarut-larut, menurut Nurcholis yang miskin akan tetap miskin.
“Kartu Indonesia Sehat untuk disabilitas dan ODGJ banyak yang dipangkas. Pemangkasan ini tidak ada koordinasi dengan desa. Tahunya masyarakat di tingkat bawah, yang disalahkan kepala desa. Padahal kita ajukan terus, tapi nggak ada tindak lanjut, “ ungkapnya.
Usai acara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menanggapi aduan dari kepala desa di Rembang ini sangat menarik. Ia berjanji akan meneruskan dalam rapat kabinet.
“Ada ODGJ dikirim ke pengobatan, ternyata tidak punya BPJS, ini kan memprihatinkan. Pasti akan saya bawa ke rapat, terutama soal yang kena pangkas malah warga miskin ekstrim, “ ujarnya.
Maka kedepan ia menyarankan kepada semua pihak terkait untuk terus merujuk dengan data-data di desa yang sudah dimutakhirkan.
“Desa tahu apa yang harus dilakukan dan desa punya data yang lengkap, “ terang Abdul Halim.
Pihak kementerian saat ini sudah membagi sejumlah tahap untuk memupus warga miskin ekstrim. Tahap pertama di 35 kabupaten/kota (8.264 desa), tahap kedua 138 kabupaten/kota (29.632 desa), tahap tiga 261 kabupaten/kota (37.523 desa) dan tahap empat sebanyak 2 kabupaten. (Musyafa Musa).
