Rembang – Sejumlah kalangan mendesak penutupan akses jalan di kawasan dalam Kota Rembang dikaji ulang.
Sutejo, seorang pengguna jalan berpendapat penutupan jalan menunjukkan penanganan separuh-separuh. Dampaknya rawan menambah kesusahan masyarakat, terutama bagi pekerja harian.
“Kasihan yang pekerja harian, sehari dapat, sehari pula habis untuk dimakan, “ ungkapnya.
Sutejo mengibaratkan cacing ketika diinjak manusia, pasti cacing akan melawan, meski perlawanannya tidak berarti. Begitu juga warga yang menghadapi penutupan jalan.
Mereka akan mencari cara lain untuk tetap bisa masuk. Misal dengan melawan arus kendaraan atau mencari jalur-jalur kecil. Ia berharap Pemkab Rembang bersama aparat TNI/Polri bisa mencarikan solusi yang lebih baik.
Semisal mengoptimalkan peran Satgas tingkat desa, dalam pencegahan maupun penanganan Covid-19.
“Bukan dengan nutup jalan. Orang harus muter-muter cari jalan lain yang lebih jauh atau lewat galengan (pematang-Red) sawah, “ kata Sutejo.
Menurutnya, kebijakan jangan sebatas melaksanakan perintah atasan saja. Tapi perwakilan masyarakat, termasuk yang berbeda pendapat juga diajak musyawarah, sebelum menetapkan keputusan.
“Jangan satu pendapat menghasilkan keputusan. Duduk bersama, orang yang beda pendapat juga patut didengar mas, “ imbuh Sutejo.
Sutejo turut menyoroti kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang lagi. Bahkan muncul wacana sampai 6 Minggu kedepan. Menurutnya, banyak warga kalangan menengah ke bawah kian sulit menghadapi kondisi ekonomi keluarga, karena beragam pembatasan.
Justru kalau jadi diperpanjang, bisa saja akan membuat rakyat berani melawan, karena beratnya desakan ekonomi.
“Coba dipikirkan lagi dampak PPKM Darurat saja seperti ini, kok kabarnya mau diperpanjang sampai 6 Minggu. Bagi yang punya penghasilan tetap ndak masalah. Lhah kalau andalannnya cuma kerja harian, mau makan dari mana, “ keluhnya.
Seorang pedagang di jalan Sutomo Rembang, Nining memohon akses jalan dibuka, supaya masih punya peluang mencari nafkah. Semenjak jalan ditutup, ia terpaksa berhenti berjualan.
“Pengin cari tempat lain, itu juga nggak mudah mas. Kalau bertahan di tempat lama, sepi sekali, karena jalan ditutup, “ ucapnya lirih.
Anggota DPRD Rembang, Agus Sutrisno mengakui situasi sekarang serba dilema. Ketika jalan ditutup, memberikan efek kepanikan, sehingga kontra produktif dengan tujuan awal.
Agus menyarankan setiap kebijakan yang diambil, hendaknya tetap mempertimbangkan sisi-sisi psikologis masyarakat.
“Bagaimana membuat masyarakat tetap tenang, patuh dengan Protkes, bisa aktivitas. Biar imun tetap terjaga dan tidak mudah tertular Covid, “ papar Ketua PKS Kabupaten Rembang ini.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab Rembang, Arief Dwi Sulistya menyatakan penutupan jalan bertujuan membatasi kegiatan masyarakat.
Di Rembang, pada titik-titik jalan yang ditutup tersebut, mengalami penurunan mobilitas warga antara 10 – 20 %. Di sisi lain, saat ini penderita Covid-19 juga terus menurun.
“Tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit menurun. Asumsi kita pembatasan dan penyekatan, lumayan untuk menekan Covid-19, “ tandasnya.
Disinggung desakan meniadakan penutupan jalan, Arief menanggapi Pemkab perlu membahasnya dengan TNI/Polri, maupun elemen-elemen terkait lainnya.
“Segala kebijakan akan kami evaluasi dan kita koordinasikan dengan lintas sektoral. Apakah dilanjutkan atau lambat laun dikurangi, “ imbuh Arief yang juga Kabag Protokoler Dan Komunikasi Pimpinan Daerah ini.
Saat ini, penutupan jalan selama 24 jam berlaku di kawasan Jl. Pemuda sisi barat atau Perempatan Galonan ke utara, kemudian Perempatan Mondoteko ke utara, Jl. Kartini sebelah selatan Perempatan Jaeni dan Perempatan Jaeni ke timur.
Kapolres Rembang, AKBP Kurniawan Tandi Rongre ketika dikonfirmasi Kamis sore (15/07) menyampaikan penutupan sejumlah ruas jalan guna mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga tidak terjadi kerumunan orang di suatu tempat.
“Yang sebenarnya tidak punya kepentingan banyak di situ. Cuma karena lewat, akhirnya tertarik untuk singgah dan nongkrong. Makanya kita tutup, agar kalau tidak ada kepentingan, masyarakat jangan mobile. Ini sebenarnya pengalihan arus kendaraan, “ terang Kapolres.
Kapolres mendengar ada pihak yang mengatakan penyekatan tidak berperikemanusiaan. Ia meluruskan bahwa aparat bekerja siang malam, demi menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Faktanya, setelah diberlakukan PPKM Darurat, angka positif Covid-19 di Kabupaten Rembang semakin menurun.
“Per 1 Juli 780 kasus, setelah PPKM Darurat berjalan, penyekatan dan pembatasan, menurun jadi 533 kasus. Semua itu berkat peran serta masyarakat mengikuti dan mematuhi aturan. Nggak mungkin lah kita berniat menyusahkan, apalagi menjerumuskan masyarakat mas. Kami berbuat atas dasar keselamatan rakyat, karena itu hukum tertinggi, “ tegasnya.
Soal apakah akses jalan yang ditutup akan ditambah atau dikurangi, Kapolres menimpali perlu melihat dinamika di lapangan. Indikatornya banyak, salah satunya tingkat kepatuhan masyarakat meningkat atau tidak. Tapi di beberapa daerah lain, justru saat ini terjadi pengetatan dan perluasaan penutupan jalan.
“Kalau tetap tidak berubah, malah semakin ramai dan angka positif bertambah, tentu akan kita lakukan upaya lain, “ pungkasnya. (Musyafa Musa).
