Pengawasan Kafe Karaoke Dan Warung Remang-Remang Semakin Longgar, Satpol PP Ungkap Alasannya
Sebelum pandemi, petugas Satpol PP Kabupaten Rembang giat memantau kafe karaoke saat bulan suci Ramadhan.
Sebelum pandemi, petugas Satpol PP Kabupaten Rembang giat memantau kafe karaoke saat bulan suci Ramadhan.

Rembang – Pihak Satpol PP Kabupaten Rembang blak-blakan soal kenapa pengawasan kafe karaoke dan warung remang-remang belakangan ini terkesan semakin longgar. Padahal diakui mayoritas mereka melakukan pelanggaran.

Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Rembang, Teguh Maryadi membenarkan pihaknya belum maksimal menangani masalah tersebut.

Penyebab utamanya karena ketiadaan anggaran, akibat sebagian besar dana mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19. Giat patroli malam saja, Satpol PP lebih sering bergabung dengan unsur TNI/Polri.

“Anggaran kami kena refocusing semua mas, tidak punya anggaran. Kalaupun ada, ya hanya untuk BBM (bahan bakar minyak-Red). Untuk operasional nggak ada, “ ungkapnya.

Saat ditanya kafe karaoke dan warung remang-remang semakin menjamur, Teguh menyebut saat ini perizinan dipermudah melalui sistem Online Single Submission (OSS). Khusus kafe karaoke skala besar, ada syarat tambahan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait.

Namun bagi kafe karaoke yang nilai asetnya di bawah Rp 500 Juta, cukup mudah mengurus izin ke OSS.

“Pantauan kami, sudah berizin dan berlaku efektif. OSS bicara seperti itu, “ imbuh Teguh.

Tapi menurutnya meski sudah berizin, bukan berarti mereka tidak melanggar. Teguh bahkan melontarkan pernyataan bahwa mayoritas kafe karaoke dan warung remang-remang melanggar Peraturan Daerah No. 02 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

“Banyak melakukan pelanggaran, ya tertib sosial, tertib lingkungan. Mayoritas melanggar, “ tandasnya.

Satpol PP sebenarnya sudah menargetkan menggelar sidang tindak pidana ringan (Tipiring), mulai tahun 2020 kemarin. Namun anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sampai tahun ini juga masih terkena refocusing, sehingga belum terlaksana. Sidang Tipiring diharapkan mampu mengurangi angka pelanggaran.

Maka jika ada pelaku usaha yang diketahui melanggar, Satpol PP sebatas memberikan himbauan, meminta menghentikan kegiatan saat itu juga atau tutup sementara.

“Yang bisa kita lakukan itu, upaya paksa untuk menghentikan aktivitas. Sifatnya sementara. Tapi setelah itu kan mereka tetap bisa buka kembali, “ papar teguh.

Sebelumnya, sejumlah kalangan di Rembang mulai gerah dengan keberadaan kafe karaoke dan warung remang-remang yang diduga menjual Miras, serta menabrak Perda.

Bahkan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) mengancam siap menggelar sweeping, jika pihak-pihak terkait tidak segera turun tangan menertibkan. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *