DBH Migas Jadi Sorotan, Bedanya Rembang, Blora Dan Bojonegoro
Alokasi DBH Migas 2021. (Foto atas) Sumur gas Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang yang sudah diproduksi.
Alokasi DBH Migas 2021. (Foto atas) Sumur gas Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang yang sudah diproduksi.

Rembang – Pihak Kementerian Keuangan mengakui dana bagi hasil (DBH) Migas sering menjadi bahan sorotan di tingkat daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menyampaikan masalah tersebut dalam forum Webinar dengan topik “Memahami Dinamika DBH Migas” yang digelar oleh Forum Kehumasan Industri Hulu Migas Jabanusa, hari Selasa (20 April 2021).

Astera mencontohkan gas di darat, mekanisme pembagiannya 69,5 % untuk pusat, 6,1 % untuk provinsi, kabupaten/kota penghasil 12,2 % dan untuk pemerataan daerah yang lain 12,2 %.

Ia mengakui kadang ketentuan tersebut membuat daerah-daerah yang merasa sebagai penghasil Migas merasa kecewa, karena belum memperoleh dana bagi hasil.

“Kok daerah kami nggak dapat DBH Migas, padahal di daerah kami ada pengolahan Migas. Yang perlu juga diketahui dana bagi hasil ini merupakan bagian dana transfer umum yang diberikan oleh pusat kepada daerah, “ paparnya.

Astera menambahkan tahun 2021 ini, dana bagi hasil Migas nilainya mencapai Rp 100 Triliun lebih.

Salah satu daerah yang mendapatkan dana bagi hasil Migas tertinggi di Indonesia adalah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tahun 2019 tercatat menerima kisaran hampir Rp 2 Triliun.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto mengakui di Kabupaten Bojonegoro sedang berlangsung proyek pengembangan lapangan Banyuurip dengan nilai investasi 3 Miliar US Dolar lebih. Kapasitas produksinya menembus 200 ribu barel per hari.

“Ada 18 ribu pekerja dan 460 sub kontraktor terlibat. Dari kegiatan ini juga mampu menumbuhkan hotel, rumah makan, transportasi dan jasa lainnya. Ini menggambarkan pentingnya hulu hilir Migas untuk menggerakkan perekonomian lokal maupun nasional, “ tandasnya.

Dalam kesempatan Webinar itu, Bupati Blora, Arif Rohman juga mendesak pemerintah dan DPR yang turut hadir via online, untuk lebih memperhatikan Kabupaten Blora, karena daerahnya tidak memperoleh dana bagi hasil Migas, akibat terbentur regulasi.

Meski Kabupaten Blora masuk wilayah kerja Pertamina, tapi tidak kebagian DBH. Sedangkan penghitungan hanya berdasarkan mulut sumur minyak yang ditambang, kebetulan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

“Jalan rusak banyak, kemiskinan di Kabupaten Blora masih tinggi. Mohon Kabupaten Blora juga dipikirkan, supaya memperoleh DBH Migas, “ keluh Bupati Blora.

Lalu bagaimana dengan Kabupaten Rembang ? Direktur PT Rembang Migas Energi, Zaenul Arifin menyatakan Kabupaten Rembang sudah termasuk daerah penghasil Migas, sesuai keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal itu pasca produksi gas dari sumur RGT-2 di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber. Zaenul optimis tahun 2021 ini, Rembang akan mulai memperoleh DBH Migas. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *