LKPJ Bupati, Diungkap Berapa Besaran Silpa
Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang akhir tahun anggaran 2020, di gedung DPRD, hari Senin (05/04).
Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang akhir tahun anggaran 2020, di gedung DPRD, hari Senin (05/04).

Rembang – Selama tahun 2020, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Pemkab Rembang mencapai Rp. 65 Milyar.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz membeberkan data tersebut, ketika menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang akhir tahun anggaran 2020, dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Rembang, hari Senin (05 April 2021).

Menurut Bupati, pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 1,86 Trilyun, dengan realisasi sebesar Rp. 1,87 Trilyun atau mencapai 100,55 %. Sementara Belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 1,89 Trilyun, realisasi sebesar Rp. 1,83 Trilyun atau 96,41 %.

“Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp. 120 Milyar realisasi sebesar Rp. 68 Milyar atau 57,03 %. Pengeluaraan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 89 Milyar, terealisasi Rp. 50 Milyar atau 56,91 %. Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tersebut dibukukan Silpa Rp 65 M, “ papar Bupati.

Abdul Hafidz menambahkan meski selama tahun 2020 dihantam pandemi Covid-19, namun Pemkab Rembang mendapatkan 2 predikat baik dari pemerintah pusat. Masing-masing kinerja akhir masa jabatan Bupati Rembang periode 2016-2021 dan penilaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

“Nilai Kinerja AMJ Bupati Rembang periode 2016-2021 dinyatakan memperoleh predikat “baik”. Dalam penilaian RPJMD tahun 2016-2021 terdapat jumlah Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebanyak 189 dengan nilai 86,06 sehingga mendapatkan predikat “baik” yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum, ” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Rembang, Supadi menerangkan penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2020 ini harus digelar, demi menjalankan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

“Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, ” beber Supadi.

Supadi menambahkan untuk membahas hasil LKPJ Bupati tersebut, DPRD Rembang telah membentuk 4 Panitia Khusus (Pansus) yaitu Pansus I membahas bidang pemerintahan dan hukum, Pansus II membahas bidang perekonomian, Pansus III membahas bidang pembangunan dan Pansus IV membahas LKPJ bidang kemasyarakatan. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *