Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz optimis program-program kebijakan pemerintah kabupaten tidak akan diganjal oleh sebagian fraksi di DPRD, lantaran efek persaingan Pilkada lalu.
Abdul Hafidz mengaku mengembalikan kepada tugas pokok fungsi masing-masing lembaga, karena DPRD memiliki tanggung jawab kedinasan, tanggung jawab moral dan tanggung jawab secara politik.
“Kalau bicara lembaga, saya tidak perlu bicara orang per orang, karena antara pemerintah (eksekutif) dengan DPRD, sama-sama memiliki tanggung jawab, “ kata Bupati di rumah dinasnya, Rabu malam (03/03).
Selama kesadaran itu terbangun dan mempunyai tujuan akhir untuk kepentingan masyarakat, Bupati menilai efek Pilkada tidak akan terbawa sampai ke tingkat parlemen.
“Saya sudah terbiasa komunikasi dengan DPRD, saya sendiri juga DPRD 10 tahun. Ya ndak berat, asal tujuan akhirnya untuk menyejahterakan masyarakat. Insyaallah akan cair, “ tandasnya.
Hafidz membenarkan dirinya sudah komunikasi melalui telefon dengan calon Bupati, Harno yang sempat bersaing ketika Pilkada lalu. Selain mengucapkan selamat, Harno yang juga Ketua DPC Demokrat Kabupaten Rembang, memberikan respon positif terhadap kelangsungan pembangunan di Kabupaten Rembang.
Sedangkan komunikasi dengan Bayu Andriyanto, mantan Wakil Bupati sekaligus Cawabup, diakui memang belum terjalin setelah Pilkada.
“Pak Harno sudah, kalau pak Bayu belum, “ imbuh Hafidz.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan meyakini komunikasi pasca Pilkada di internal DPRD tidak ada masalah.
“Temen-temen sudah cair. Kita pendukung A, pendukung B kunjungan, pengawasan, guyon, ngopi bareng. Kelihatannya sudah normal mas, “ ungkap Ridwan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan ini.
Ketika Pilkada 09 Desember 2020, pasangan pemenang, Abdul Hafidz dan Mochamad Hanies Cholil Barro’ didukung PPP, PKB, PDI Perjuangan, dan Golkar, dengan total 25 kursi DPRD.
Sedangkan pasangan yang kalah, Harno dan Bayu Andriyanto diusung Partai Demokrat, Nasdem, Gerindra, Hanura, PKS dan PAN, memiliki 20 kursi DPRD. (Musyafa Musa).
