Sarang – Ketua DPRD Rembang, H. Supadi mendatangi kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sarang, Selasa pagi (19 Januari 2021). Ia ingin mengecek perkembangan penyaluran pupuk, setelah ada kebijakan tanpa Kartu Tani, bisa menebus pupuk bersubsidi.
Supadi mengatakan semula pada awal bulan Januari 2021, petani masih banyak yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, terutama jenis Urea. Tapi setelah DPRD dan Pemkab Rembang menggelar rapat koordinasi bersama pihak terkait, saat ini distribusi mulai lancar.
“Alhamdulilah, sekarang sudah nggak kesulitan lagi, “ paparnya.
Supadi menambahkan bagi petani yang belum mempunyai Kartu Tani bisa menebus pupuk bersubsidi, asalkan dengan syarat namanya sudah terdaftar dan membawa surat keterangan dari Balai Penyuluh Pertanian.
“Jadi yang nggak punya Kartu Tani, mereka tetap bisa membeli pupuk ke kios yang telah ditunjuk, “ tandas Ketua DPRD.
Sedangkan bagi petani yang belum mendaftarkan lahannya, ia menyarankan segera saja didaftarkan, karena data tersebut akan menjadi acuan pada tahun-tahun berikutnya.
“Yang belum daftar, mohon petani juga inisiatif ngurus, “ imbuhnya.
Supadi yang merupakan warga Desa Banowan, Kecamatan Sarang ini menambahkan atas kebijakan tersebut, pegawai di BPP juga ikut merasa lega.
“Waktu masih pakai Kartu Tani, kan banyak petani yang datang ke Kantor BPP minta Kartu Tani. Tapi sekarang sudah dipermudah, “ ungkapnya.
Karena ia berprofesi sebagai petani, Supadi memahami kebutuhan pupuk untuk Kecamatan Sarang diperkirakan sampai bulan Februari nanti. Sedangkan masa panen raya padi, kalau tidak ada kendala alam, kemungkinan pada bulan Maret mendatang.
“Soalnya kan nggak cuma padi saja, ada tanaman kacang, tebu juga masih butuh pupuk. Kalau padi, yang saya tahu di Kecamatan Sarang, kondisinya bagus, lemu-lemu ini mas. Seneng lihatnya, “ terang H. Supadi.
Karena kebijakan surat keterangan dari BPP setempat bersifat sementara, Supadi tetap mendorong agar petani menuntaskan pengurusan Kartu Tani. Jangan sampai musim tanam tahun berikutnya, dibingungkan lagi dengan sistem Kartu Tani.
“Satu sisi Kartu Tani diselesaikan. Di sisi lain, kendala distribusi pupuk yang terjadi pada awal tahun ini dievaluasi penyalur, biar nggak terulang lagi tahun depan, “ pungkasnya. (Musyafa Musa).
