Pihak Harno – Bayu Ngotot PSU, Bawaslu Gelar Pemeriksaan Marathon
Pihak Bawaslu Rembang meminta keterangan Karyono, kuasa hukum pasangan calon Harno & Bayu Andriyanto, Senin (21/12).
Pihak Bawaslu Rembang meminta keterangan Karyono, kuasa hukum pasangan calon Harno & Bayu Andriyanto, Senin (21/12).

Rembang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang, hari Senin (21 Desember 2020) menggelar pemeriksaan secara marathon, setelah menerima laporan dari kuasa hukum Harno – Bayu Andriyanto, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada.

Kuasa hukum Harno – Bayu, Karyono menyoroti ada pemilih nyoblos lebih dari 1 kali. Tidak hanya terjadi di 1 TPS, tapi beberapa TPS. Menurut aturan, ketika terjadi seperti itu, harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

“1 pemilih dikasih 2 surat suara untuk dicoblos. Ada saksi-saksi yang kita hadirkan ke Bawaslu, biar nanti menjelaskan secara gamblang. Ini masif, nggak hanya 1 TPS. Tapi di beberapa TPS dan beberapa kecamatan. Di dalam aturan kan sudah jelas, kalau 1 pemilih nyoblos 2 kali, harus ada PSU, “ ungkap pengacara dari Desa Sridadi, Rembang tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto menjelaskan ada 9 PPK beserta jajaran yang dilaporkan oleh kuasa hukum Harno – Bayu, diantaranya PPK Kaliori, Bulu, Sumber, Lasem, Pamotan, Sale, Sedan, Kragan dan Sarang, dengan berbagai macam permasalahan.

Karena yang dimintai klarifikasi jumlahnya sangat banyak, maka Bawaslu melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan di 9 lokasi tersebut, untuk membantu pemeriksaan. Targetnya hari Senin dan Selasa besok (22/12) bisa selesai.

“Temen-temen Panwascam untuk mengklarifikasi para pihak di 9 kecamatan itu. Ada sejumlah masalah administrasi yang dipersoalkan. Misalnya surat suara melebihi ketentuan Undang-Undang, pergeseran surat suara tidak ada berita acaranya, kotak suara tidak disegel. Untuk dugaan pelanggaran lain, seperti pemilih nyoblos lebih dari sekali, akan kita dalami, “ terangnya.

Totok Suparyanto mengakui sebenarnya yang berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik PPK, adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang sebagai institusi atasan PPK. Namun karena Bawaslu tidak boleh menolak laporan, maka tetap ditindaklanjuti. Nanti hasilnya tinggal disampaikan kepada KPU. Sifatnya meneruskan, bukan rekomendasi.

“Pelanggaran etika di jajaran KPU, seperti PPK, PPS, hingga KPPS itu kewenangan KPU. Tapi karena Bawaslu tidak boleh menolak laporan, jadi laporan tetap kami terima. Kalau seandainya kemarin aduannya lisan, ya langsung kita arahkan lapor KPU saja. Outputnya kita teruskan KPU, yang beri sanksi ya KPU, “ imbuh Totok.

Hingga Senin siang, pemeriksaan pelapor dari tim kuasa hukum Harno – Bayu, Karyono masih berlangsung. Begitu pula Ketua KPU Kabupaten Rembang, M Ika Iqbal Fahmi juga tampak datang ke Sekretariat Bawaslu, untuk memberikan keterangan. Sedangkan keterangan dari unsur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan dilakukan hari Selasa besok (22/12).

Sebelumnya, Pilkada Rembang dimenangkan pasangan calon Abdul Hafidz – Hanies Cholil Barro’. Hafidz adalah Bupati yang masih menjabat saat ini. Pasangan calon lain, Harno – Bayu kalah dengan selisih suara 5.501. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *