Enggan Rapid Test, Jumlah Pendaftar KPPS Masih Kurang Banyak. Begini Langkah KPU
Ketua KPU Kabupaten Rembang, M. Ika Iqbal Fahmi.
Ketua KPU Kabupaten Rembang, M. Ika Iqbal Fahmi.

Rembang – Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang mulai terganggu, gara-gara sampai penutupan pendaftaran, hari Selasa (13 Oktober 2020), masih kekurangan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). KPPS merupakan ujung tombak Pilkada, karena mereka bertugas di TPS pada hari pencoblosan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, M. Ika Iqbal Fahmi ketika rapat koordinasi di ruang rapat Bupati, hari Selasa (13/10) mengatakan jumlah TPS sebanyak 1.365 titik, membutuhkan 9.555 orang petugas KPPS.

Namun per Minggu kemarin, baru sekira separuh yang mendaftar, sedangkan separuhnya lagi belum. Maka harus diadakan perpanjangan pendaftaran KPPS.

“Muda-mudahan setelah nanti diperpanjang, bisa terpenuhi, “ kata Iqbal.

Iqbal memberikan alasan dinamika di lapangan, kenapa masyarakat kurang tertarik mendaftar KPPS Pilkada. Rata-rata enggan menjalani rapid test Covid-19, sebagai salah satu syarat KPPS. Nantinya rapid test akan diadakan bersama dengan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Totalnya mencapai 14 ribuan orang, akan dirapid test di setiap kecamatan.

“Sulit orang yang mau dirapid test. Nanti formula pelaksanaan rapid test dilakukan di setiap kecamatan. Tujuannya untuk deteksi awal, “ terangnya.

Selain masalah rapid test, warga cenderung memilih menjadi pengawas TPS, karena beban dan tanggung jawabnya lebih ringan, ketimbang KPPS.

KPU Kabupaten Rembang akhirnya memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran KPPS antara tanggal 14 – 18 Oktober 2020.

Nah..anda tertarik untuk menjadi bagian penyelenggaraan Pilkada ? Segera daftarkan diri. Syarat-syarat KPPS diantaranya usia minimal 20 tahun per tanggal 08 November 2020, dan paling tinggi 50 tahun pada tanggal 23 Desember 2020, kemudian tidak menjadi anggota partai politik dinyatakan dengan surat pernyataan sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Parpol dibuktikan surat keterangan dari pengurus Parpol, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, pendidikan paling rendah SMA sederajat dan belum pernah menjabat 2 kali periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *