Rembang – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang ke-279 tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena berlangsung dalam suasana pandemi Covid-19.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Jadi di Pendopo Museum Kartini, Senin (27 Juli 2020) menyampaikan bahwa saat ini jumlah kasus Covid-19 semakin bertambah dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Namun karena perekonomian harus tetap berjalan, maka ia mengingatkan supaya masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan, guna mencegah penularan.
“Tema peringatan hari jadi tahun ini adalah menuju tatanan new normal baru, bangkit bersatu untuk Rembang maju, saya kira tema yang sangat tepat dengan suasana kebatinan dan kondisi kekinian, “ kata Hafidz.
Bupati membeberkan sejumlah keberhasilan yang diraih Kabupaten Rembang. Diantaranya angka kemiskinan menurun, pada tahun 2016 mencapai 18,64 %, tapi tahun 2019 menjadi 14,95 %.
Investasi yang masuk ke Kabupaten Rembang kian meningkat, yakni tahun 2015 sebesar Rp 3,4 Triliun menjadi Rp 8,2 Triliun pada tahun 2019.
“Selain itu Kabupaten Rembang juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas penyampaian laporan keuangan Pemkab Rembang dua kali berturut-turut, pada tahun 2018 dan 2019. Kami sampaikan terima kasih, kepada semua pihak, “ ungkapnya.
Sementara itu, sejumlah warga yang ditemui Reporter R2B mengapresiasi keberhasilan tersebut. Semisal WTP, sebelum pemerintahan Bupati Abdul Hafidz, tidak pernah sekalipun menerima predikat tersebut.
Namun mereka juga menilai terdapat sisi-sisi kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kedepan. Diantaranya, kondisi tata kota Rembang belum banyak perubahan, bahkan mulai semrawut akhir-akhir ini. Kemudian potensi pertanian, kelautan maupun pariwisata perlu digarap lebih serius, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hal lainnya yang agak mencolok, wilayah Kabupaten Rembang juga menjadi sasaran pendatang dari luar daerah, untuk membuka warung semi kafe karaoke, sekarang jumlahnya semakin banyak. Kalau tidak diimbangi dengan ketegasan pemerintah, fenomena ini juga rawan memicu masalah sosial. Ini masukan buat Pemkab, “ kata Wahyudi, seorang warga di Rembang. (Musyafa Musa).
