Rembang – Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial mulai disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang, melalui kantor pos. Program pemerintah pusat untuk meringankan beban warga tidak mampu akibat pandemi Covid-19 ini, kali pertama dibagikan kepada 555 kepala keluarga dari Desa Waru, Kecamatan Rembang Kota di Kantor Pos Rembang, hari Kamis (07 Mei 2020).
Bupati Rembang, Abdul Hafidz yang hadir langsung memantau kegiatan tersebut menyampaikan bahwa keterlambatan pembagian BST, bukan karena pemerintah kurang konsisten. Namun perlu persiapan data yang valid dan persiapan penyaluran. Khusus BST ini, penerima berhak mendapatkan uang tunai Rp 600 ribu selama 3 bulan.
“Bantuan ini bermacam nominalnya, ada yang Rp.600 ribu selama 3 bulan, ada yang bantuan sembako senilai Rp.200 rb selama 9 bulan, ini diatur oleh aturan, dan pendataan dari desa melalui relawan desa dan dibawa ke musyawarah desa, setelah itu baru diangkat ke dinas sosial, baru setelah itu diangkat ke kementerian sosial, jadi saya mohon untuk bersabar,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Sri Wahyuni memperinci ada 36 ribu KK yang diusulkan oleh Pemkab Rembang sebagai penerima BST. Tahap pertama sudah disalurkan kepada 3.170 KK, melalui bank-bank milik negara.
Sedangkan tahap kedua ini disalurkan kepada 31.362 KK, melalui Kantor Pos. Setelah hari Kamis ini, nantinya akan dilanjutkan hari Senin, 11 Mei mendatang.
“Tahap pertama pencairannya sudah melalui Bank Himbara (Himpunan Bank- Bank Milik Negara), itu melalui seperti BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri pada Minggu kemarin. Ini yang tahap ke 2 melalui kantor pos, dan kita mulai launching untuk warga desa Waru dulu, Senin dilanjutkan lagi desa-desa lain, ” ungkap Sri.
Tak semua warga penerima BST bisa datang ke Kantor Pos. Yang berhalangan, rata-rata karena sakit. Terkait hal itu, petugas Kantor Pos siap mendatangi yang bersangkutan untuk menyerahkan bantuan.
Nah..bagi anda yang belum tercover BST, bisa jadi akan memperoleh bantuan dari program lain. Maka warga tidak mampu yang ingin menanyakan data penerima bantuan, disarankan menghubungi pihak desa setempat, guna menghindari kesalahpahaman. (Musyafa Musa).
