Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz blak-blakan seputar rencana penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga tidak mampu yang terkena dampak penyebaran virus Covid-19.
Bupati menegaskan sasaran bantuan ini SELAIN bagi warga yang sudah mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Pra Kerja. Nantinya keluarga di luar itu, berhak memperolah bantuan langsung tunai, masing-masing sebesar Rp 600 ribu, selama 3 bulan antara April – Juni 2020.
Sumber anggarannya, berasal dari dana desa, dana kabupaten maupun anggaran provinsi. Kementerian Desa sudah mengeluarkan aturan dana desa di bawah Rp 800 Juta, dialokasikan sebesar 10-15 % untuk menyalurkan bantuan langsung tunai kepada warganya. Karena tidak semua bisa tercover oleh dana desa, maka kabupaten dan provinsi ikut turun tangan.
“Karena dana desa belum bisa sepenuhnya mengcover, makanya Pemkab dan pemerintah provinsi juga mengcover. Sekali lagi penerimanya di luar penerima BPNT, PKH dan Pra Kerja, “ tandasnya.
Bagaimana dengan data keluarga penerima ? Bupati membeberkan pihaknya sedang mengumpulkan data berjenjang dari desa, kemudian kecamatan dan diteruskan ke tingkat kabupaten. Begitu sudah diterima, data akan langsung diolah Dinas Sosial. Nantinya baru diketahui, mana keluarga yang menjadi tanggungan desa, kabupaten dan provinsi.
“Kita tunggu data yang benar-benar fix, sedang kita galang dari desa. Dinas Sosial yang akan memilah-milah, mana ke desa, mana ke kabupaten dan mana yang ke provinsi. Kita tidak ingin salah sasaran. Besarannya sama Rp 600 ribu, “ imbuh Bupati.
Sejak pemerintah mengumumkan penyaluran bantuan langsung tunai imbas dari Covid-19 ini, sejumlah kalangan masyarakat mengingatkan kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam menyusun data. Melalui media sosial mereka menyuarakan jangan sampai salah sasaran, hanya karena kedekatan keluarga tersebut dengan aparat desa. Bahkan di sejumlah balai desa mulai didatangi warga yang menanyakan bantuan tersebut, padahal baru tahap pendataan. (Musyafa Musa).
