Jelang Pilkades Serentak, Masalah Susu Ramai Jadi Sorotan
Ilustrasi Pilkades serentak.
Ilustrasi Pilkades serentak.

Rembang – Desas desus surat suara (Susu) pemilihan kepala desa (Pilkades) akan dicetak di luar Kabupaten Rembang, menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Kalau benar hal itu terjadi, mereka menganggap sebagai bentuk tidak memperhatikan perekonomian lokal.

Sorotan salah satunya datang dari seseorang bernama Mujib, yang mengatasnamakan Ketua Asosiasi Pengusaha Percetakan Rembang. Ia mengklaim usaha percetakan di Kabupaten Rembang sudah mampu mengerjakan surat suara Pilkades. Maka sebisa mungkin melibatkan percetakan di Kabupaten Rembang, dan tidak perlu menggandeng pemborong luar daerah.

Keluhan tersebut muncul diduga karena saat kegiatan bimbingan tekhnis Pilkades di lantai IV Gedung Setda Rembang belum lama ini, ada pengusaha percetakan dari Purwodadi yang datang, sehingga memicu spekulasi.

Ketua DPRD Rembang, Majid Kamil mengaku sudah mendengar selentingan itu, namun belum menelusuri lebih jauh. Menurutnya, surat suara mau dicetak di manapun, adalah hak panitia Pilkades. Namun ia mendorong kalau memang di Kabupaten Rembang ada pihak yang mampu mencetak surat suara, lebih baik melibatkan usaha lokal. Tujuannya, supaya perputaran uang dapat dinikmati warga Kabupaten Rembang sendiri.

“Seandainya berputar di daerah masing-masing alangkah bergunanya. Ya jangan keluar Rembang lah. Semisal panitia dari Sarang mau nyetak ke Rembang, monggo, syukur di Sarang ada yang bisa, “ kata pejabat yang biasa dipanggil Gus Kamil ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo menyatakan kehadiran pengusaha percetakan dalam forum bimbingan tekhnis Pilkades, merupakan hak yang bersangkutan. Pihaknya sendiri tidak kuasa melarang.

“Pas Bintek ada rekanan masuk, masak kita tolak. Soal mau makai mereka atau tidak, kan hak masing-masing panitia Pilkades tingkat desa, “ kata Purnomo.

Ia membeberkan undangan maupun surat suara Pilkades sudah ditentukan melalui Peraturan Bupati. Pihak Pemkab menyarankan kalau bisa ada semacam pengaman, agar tidak mudah dipalsukan.

Menyangkut tempat pencetakan, Purnomo menegaskan wewenang sepenuhnya panitia Pilkades tingkat desa.

“Di dalam Perbup, surat suara Pilkades sudah ada contohnya. Nggak bebas, tapi ada standar baku. Waktu nyetak memang masih lama, lha wong pendaftaran bakal calon saja belum. Tapi perlu diantisipasi dari sekarang. Panitia butuh titik terang, “ tandasnya.

Nur Purnomo menambahkan kalau dulu bentuk surat suara gambar calon menggunakan simbol seperti padi, jagung, ketela dan sejenisnya, sehingga bisa dicetak hitam putih. Namun dalam Pilkades kali ini surat suara menggunakan foto calon, harus dicetak berwarna. Tahun ini jumlah desa yang menggelar Pilkades serentak sebanyak 237 desa. Coblosan berlangsung pada hari Rabu Kliwon, 06 November 2019. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *