Muncul Rencana Denda Pelanggar Lalu Lintas Dinaikkan, Ini Sebabnya
Kondisi lalu lintas di Jl. Kartini, salah satu ruas jalan terpadat di Kota Rembang.
Kondisi lalu lintas di Jl. Kartini, salah satu ruas jalan terpadat di Kota Rembang.

Rembang – Pihak Pengadilan Negeri Rembang berencana menaikkan denda pelanggar lalu lintas, karena giat operasi tak membuat kedisiplinan masyarakat meningkat. Sejauh ini belum ada perbaikan secara signifikan, bahkan angka pelanggaran cenderung naik.

Ketua Pengadilan Negeri Rembang, Dzulkarnain menuturkan pihaknya sedang melakukan evaluasi besaran denda tersebut. Masih rendahnya denda, membuat pelanggar lalu lintas seperti menyepelekan, sehingga pada lain hari mengulangi lagi.

Ia mencontohkan pelanggar yang tidak mengenakan helm terkena denda Rp 40 ribuan, kemudian tidak membawa SIM saat berkendara dendanya Rp 60 ribuan. Penetapan denda semacam itu, mempertimbangkan tingkat penghasilan masyarakat setempat. Denda di Kabupaten Rembang, tentu berbeda dengan pelanggar lalu lintas di Jakarta. Namun rencana menaikkan denda, harus dibicarakan dengan pihak Polres dan Kejaksaan Negeri Rembang. Setelah itu diputuskan melalui SK Ketua Pengadilan Negeri. Kalaupun jadi naik, menurut Dzulkarnain nilainya jangan terlalu tinggi.

“Pelanggar seperti nggak kapok – kapok, makanya kami berencana menaikkan denda. Kan ancaman denda sebenarnya tinggi, nggak punya SIM maksimal bisa sampai Rp 500 ribu. Cuman pelanggar dikenakan denda Rp 60 ribuan. Sabuk pengaman, di Jakarta yang nggak pakai bisa didenda Rp 600 ribu, di sini nggak sampai Rp 100 ribu. Kami lihat tingkat penghasilan masyarakat, lha kalau disamakan, warga akan teriak nanti, “ kata Dzulkarnain.

Dzulkarnain menambahkan setiap pekan, sidang pelanggaran lalu lintas terbagi menjadi 2. Hari Rabu untuk pelanggar lalu lintas hasil operasi Satuan Lalu Lintas, jumlahnya antara 800 – 1.000 per Minggu, sedangkan hari Kamis, bagi pelanggaran angkutan jalan, termasuk kelebihan muatan. Setiap pekan jumlahnya diperkirakan 300 an.

Pengadilan Negeri hanya menyidangkan pelanggaran, sementara untuk pembayaran denda ditangani oleh Kejaksaan Negeri. Uang denda tersebut, selanjutnya dikirim ke rekening kas negara.

“Yang dari Satlantas, biasanya kami terima hari Senin. Kita kasih nomor perkara, buat daftar, serahkan ke hakim, barulah hari Rabu diputus. Semua kami umumkan lewat website, jadi masyarakat bisa mengetahui berapa dendanya. Habis itu, hasil putusan sidang kita serahkan sama Kejaksaan Negeri. Merekalah yang mengeksekusi, “ imbuhnya.

Sementara itu, Supriyanto, seorang warga di Kecamatan Sulang berharap Pengadilan Negeri Rembang jangan buru – buru menaikkan tarif denda pelanggar lalu lintas. Ia berpendapat perekonomian tengah lesu, dan penghasilan masyarakat secara umum juga minim.

“Saat ini tarif bayar listrik per bulan saja mahal banget, belum lagi untuk ongkos anak sekolah dan makan sehari – hari. Saya kira kurang tepat kalau denda pelanggaran lalu lintas ikut dinaikkan. Semua ada plus minusnya, tapi mohon dipikirkan lagi, “ tuturnya. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *